Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa mulai sekarang semua orang pemilik tanah yang tidak mampu, tetap berkesempatan memiliki sertifikat hak milik.
Pasalnya, Gubernur yang akrab disapa Ahok tersebut mengklaim telah menyiapkan caranya, yang baik dan tidak bakalan memberatkan warga yang hendak mengurus sertifikat.
"Biasanya ada yang punya punya tanah, warisan orang Betawi mungkin. Tapi ngga bisa bikin sertifikat. Kenapa? Karena ngga sanggup bayar BPHTB (bea prolehan hak atas tanah) sebesar 5%," ujarnya pada Kamis (27/10/2016).
Saat ini, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan bahwa untuk lahan dengan harga Rp2 miliar ke bawah, tidak dikenakan pembayaran BPHTB tersebut saat pengurusan sertifikat.
"Aku sudah tandatangan nih yang Rp2 miliar ke bawah, nol alias nggak usah bayar. Biar bapak ibu pnya sertifikat," tegasnya.
Kemudian, pihaknya juga bisa menangguhkan bagi warga masyarakat yang nilai atau harga tanahnya diatas Rp2 miliar supaya tidak membebani.
"Trus kalau nilainya di atas Rp2 miliar, Kami tetap punya asas keadilan," ujarnya.
Pihaknya menilai bahwa kewajiban pengenaan BPHTB tersebut boleh juga bisa ditangguhkan pembayarannya.
"Jadi, waktu jual, baru bayar. Sehingga dengan cara seperti ini, semua orang Jakarta akan punya sertifikat hak milik," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
