Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ahok Isyaratkan Tolak Usulan Rumah 0% di APBD 2018

Pemprov DKI mengisyaratkan akan mengakomodir masukan program gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kecuali program rumah tanpa uang muka dalam APBD 2018.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyalami sejumlah warga/ANTARA
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyalami sejumlah warga/ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA- Pemprov DKI mengisyaratkan akan mengakomodir masukan program gubernur dan wakil gubernur terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kecuali program rumah tanpa uang muka dalam APBD 2018.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2018 dengan memasukan program-program dari Anies-Sandi.

"Silakan program Anies-Sandi masukan di APBD 2018, mereka boleh usul apa saja. Tapi kalau program rumah tanpa uang muka itu tidak masuk akal buat beli rumah karena menyalahi aturan," paparnya, Jumat (5/5).

Ahok mempersilakan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk merealisasikan program rumah tanpa uang muka tetapi dengan anggaran yang juga realistis.

Pihaknya bersikukuh bahwa untuk melaksanakan janji-janji kampanye Anies-Sandi terutama rumah tanpa uang muka akan sulit terlaksana seiring kebutuhan rumah di Jakarta cukup besar.

"Kalau dia [Anies-Sandi] mau bikin ya silahkan bikin, tapi duitnya dari mana. Semua warga boleh cari rumah sendiri dengan uang muka 0% tapi cicilan bunga 0% dari mana, kami tidak bisa," paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati mengatakan pihaknya juga tengah mengintegrasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2022 yang mengakomodir visi misi Anies-Sandi.

Menurutnya, secara aturan, RPJMD untuk 2018-2022 telah diproses sejak tahun lalu oleh pemerintahan DKI definitif dan akan diintegrasikan sesuai aspek politis dari hasil Pilkada DKI 2017.

Dia memberi contoh dalam RPJMD DKI yang disusun untuk lima tahun dibahas terkait rencana pembangunan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diusung gubernur dan wakil gubernur terpilih.

"Jadi program-program yang diusung setiap pasangan pemenang akan disinkronkan apakah itu masuk dalam visi pertumbuhan penduduk atau dari sisi ekonominya," paparnya.

Dia menambahkan RPJMD 2018-2022 akan ditetapkan paling lambat enam bulan setelah gubernur baru dilantik. Adapun pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih dilaksanakan pada Oktober mendatang.

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan akan segera menyusun tim untuk mensinkronkan program-programnya dengan APBD DKI.

Menurutnya, tim singkronisasi tersebut bukan sebagai tim transisi seperti yang ramai dituduhkannya selama ini. Akan tetapi tim tersebut dibentuk untuk mengurus kebutuhan anggaran selama 2017 dan APBD 2018.

Anies mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan pejabat-pejabat Pemprov DKI untuk menerjemahkan program-programnya selama masa kampanye.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Miftahul Khoer
Editor : Rustam Agus
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper