Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan Dewan mendorong Pemprov DKI meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB).
Anggota Komisi C DPRD DKI Meity Magdalena Ussu menuturkan kinerja Pemprov DKI dalam menjaring pajak-pajak tersebut dinilai sudah optimal tetapi harus ditingkatkan.
"Ada beberapa upaya yang harus dilakukan Pemprov DKI agar bisa mengoptimalkan penerimaan pajak daerah," ujarnya di sela-sela sidang paripurna di Gedung DPRD, Senin (2/10/2017).
Pertama, kata dia, Pemprov DKI diharapkan menggelar operasi gabungan bersama Polri secara rutin dalam menjaring dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap PKB.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemprov DKI bekerja sama dengan diler dan showroom kendaraan bermotor untuk mendorong ganti nama kepemilikan kendaraan.
Kedua, Pemprov DKI diharapkan bisa door to door mendatangi pemilik mobil mewah yang belum membayar pajak dan memberikan sanksi penygal dan penyitaan bagi wajib pajak yang bandel.
Baca Juga
"Ketiga, cek dan ricek data berbasis NPWP, NIK, KK terhadap kepemilikikan kendaraan bermotor dengan instansi vertikal seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Administrasi Kependudukan," katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga mendorong agar Pemprov DKI berkoordinasi dengan Pertamina, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Hiswana Migas dan instansi terkait lainnya untuk memeroleh data kuota BBM dari perusahaan penyalur BBM.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, hingga 25 Agustus 2017 realisasi PKB di DKI mencapai Rp4,9 triliun atau mencapai 62,82% dari target yang dipatok sepanjang tahun ini Rp7,9 triliun.
