Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengumpulkan sejumlah SKPD terkait masalah penanganan banjir selama musim hujan di Jakarta pada Kamis (19/10/2017).
Gubernur mengatakan banjir merupakan masalah rutin yang dihadapi oleh warga Jakarta, tetapi masalah yang sama tidak boleh terulang. "Tadi disampaikan ada 5.000 laporan, tapi yang terverifikasi 10%, kalau begitu bagaimana kita bisa bertindak dengan laporan yang seperti itu?" ujarnya di Balai Kota, Kamis (19/10/2017).
Untuk itu, dirinya akan membentuk suatu program pengaduan yang menggabungkan empat instansi berbeda yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial.
Ke depannya, Anies berencana setiap laporan yang diterima akan terverifikasi secara otomatis dari pelapor dan petugas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambahkan sistem kerja program tersebut nantinya akan melibatkan anggota PPSU dan perwakilan dari masyarakat yang ditunjuk khusus agar manajemen laporannya lebih teratur.
"Kalau tidak ada proses verifikasi, semua orang mengirim, nanti yang repot adalah kita sendiri bagaimana verifikasi ini semua," ujarnya.
Berdasarkan laporan yang diterima oleh Sandiaga selama rapat berlangsung, 50% dari laporan yang diterima tidak dapat diverifikasi kebenaran datanya.
Teguh Hendrawan, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan program-program strategis nasional baik dari skala mikro maupun makro untuk mengantisipasi bencana banjir di ruas-ruas jalan Ibukota.
"Tadi Pak Gubernur juga minta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan masyarakat banjir dan genangan," ujarnya.
Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi banjir dan genangan antara lain pengelolaan sampah di pemukiman melalui program Gerakan Bersih Jakarta yang dicanangkan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Program tersebut rencananya akan mulai disosialisasikan pekan depan di beberapa titik wilayah di pemukiman di DKI.
"Gerakan Bersih Jakarta di rumahnya dulu, kemudian berkembang ke RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Diharapkan masyarakat peduli terhadap lingkungan. Rencana satu titik dulu per wilayah kota, nanti dikembangkan semuanya," katanya.
Teguh mengakui gerakan ini akan dilakukan secara bertahap meskipun musim hujan diperkirakan akan masuk dalam beberapa hari ke depan, namun dia menegaskan program normalisasi akan terus berjalan.
"Di Dinas Tata Air kita punta 3.000 lebih pasukan biru, kemudian kita punya sarana dan prasarananya 145 rumah pompa se-DKI dengan kapasitas semua kesiapannya 95%. Semua dalam keadaan baik," ujarnya.
Teguh menuturkan untuk saat ini normalisasi kali perkembangannya baru mencapai 61% yang meliputi kawasan Ciliwung, Pesanggerahan, dan Sunter.
Dia menambahkan untuk titik rawan banjir, pihaknya fokus di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dan hingga saat ini sudah dilakukan beberapa langkah antisipasi melalui normalisasi sederhana.
"Tadi saya sampaikan, kalau di Kemang [akan] kita bebaskan berapa triliun rupiah harus kita keluarkan sementara sebagian besar warga sudah memiliki sertifikat hak milik?" katanya.
Oleh karena itu, Teguh mengajukan pemanfaatan sumber daya dengan memprioritaskan operasional alat berat di wilayah hulu untuk mengoptimalkan normalisasi kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
