Bisnis.com, JAKARTA - Tepat hari ini, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun.
Banyak kritik dan masukan yang dilontarkan oleh anggota DPRD DKI, termasuk partai politik yang mendukung pasangan Anies-Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017.
Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik pun angkat bicara soal kinerja Anies di Balai Kota dalam setahun ini.
"Pertama, menurut saya harus ada percepatan lah dari Pak Anies untuk tahun kedua. Kita rasakan terutama [tahun pertama] agak lambat," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).
Menurutnya, lambatnya pergerakan Anies dalam memimpin Ibu Kota lantaran banyaknya pergantian pejabat dengan aturan yang sangat ketat.
Hal ini membuat Anies tak lekas memilih kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Alih-alih mendefinitifkan pejabat, dia justru memilih memberi jabatan pelaksana tugas (Plt). Taufik pun mempertanyakan alasan Anies tak kunjung melantik kepala dinas secara permanen
"Nunggu 6 bulan, [alasannya] macam-macam. Orang mau dipindahin [posisi], tetapi harus di tempatkan dulu kan aneh kalau buat saya sih," jelasnya.
Seperti diketahui, posisi pelaksana tugas (Plt) pada Selasa (25/9/2018) bertambah tiga jabatan berkat perombakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Tiga posisi tersebut, yakni Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Energi.
Penambahan ini memperpanjang catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mempertahankan formasi satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dengan banyak pelaksana tugas. Posisi kepala dinas yang diisi oleh Plt antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa banyaknya pelaksana tugas menunjukan reformasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pelayanan Pemprov DKI terhadap publik.
"Banyaknya plt ini membuat SKPD tersebut tidak bekerja maksimal dan sepenuh hari," kata Trubus.
Dia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berani merombak pejabat di lingkungannya. Hal ini berdasarkan kinerja pejabat di pemerintah daerah tersebut sebelumnya terbilang kurang mumpuni. Namun, perombakan ini terkesan setengah-setengah dilakukan oleh Pemprov DKI.
Dia menyarankan agar segera terjadi pelantikan untuk posisi kepala dinas definitif (tetap/pasti).
"Bila plt atau sementara, dia bersikap masa bodoh terhadap pembangunan karena beranggapan seharusnya proyek itu tanggung jawab kepala dinas," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
