12-12-12: Prijanto Gelar Gerakan Mengawal Uang Rakyat

JAKARTA—Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto tak mau ketinggalan memanfaatkan tanggal cantik 12-12-12 dengan menggalang Gerakan Mengawal Uang Rakyat sebagai bentuk mengawasi penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta 2013.
Aprilian Hermawan | 12 Desember 2012 14:28 WIB

JAKARTA—Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto tak mau ketinggalan memanfaatkan tanggal cantik 12-12-12 dengan menggalang Gerakan Mengawal Uang Rakyat sebagai bentuk mengawasi penggunaan anggaran APBD DKI Jakarta 2013.

Prijanto mengatakan APBD DKI Jakarta yang nilainya hampir mencapai Rp40 triliun mempunyai potensi yang tinggi untuk dikorupsi dan terjadinya penyimpangan, baik oleh oknum pegawai eksekutif maupun legislatif.

Menurut dia, saat ini merupakan momentum baik untuk memberantas korupsi di DKI Jakarta karena ada komitmen tinggi dari Gubernur Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahja Purnama.

"Penyimpangan itu berawal dari penyusunan anggaran, sejak di eksekutif," katanya saat membuka diskusi  Gerakan Mengawal Uang Rakyat hari ini, Rabu (12/12/2012).

Acara dihadiri Anggota DPRD DKI Jakarta Wanda Hamida, budayawan Ridwan Saidi, dan pengamat komunikasi politik Effendi Gazali, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pada akhir acara, Prijanto menyerahkan tujuh poin pokok pikiran untuk mengawal penyusunan dan  penggunaan APBD kepada Ahok.

Wanda Hamida mengatakan saat ini kesalahan penyimpangan anggaran selalu ditumpahkan kepada anggota dewan. Padahal, lanjutnya, penyusunan lebih banyak dilakukan di pihak eksekutif.

"Bahkan draf RAPBD diserahkan dua hari sebelum pembahasan. Mana mungkin anggota dewan mempelajari ribuan program dalam waktu singkat," katanya.

Pengamat Effendi Gazali mengatakan DKI Jakarta harus membuat sistem terpadu yang bisa di awasi dan diakses semua orang menggenai penggunaan anggaran.

"Pemprov DKI harus membangun sistem yang transparan, yang didukung semua pihak, dan di awasi," katanya.

Menurut dia, kepopuleran Jokowi dan Ahok jangan sampai mengurangi pengawasan terhadap eksekutif. Sebab, popularitas DPRD sebagai pengawas bisa saja terkalahkan, namun pengawasan secara sistem tetap harus dilakukan. (sut)

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup