Bisnis.com, JAKARTA — Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026, salah satu inisiatif strategis yang menjadi pusat perhatian adalah kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Tanpa terkecuali, Provinsi Jakarta sebagai pusat bisnis, pemerintahan, dan pusat keuangan Tanah Air memegang peranan penting dalam proses ini. Sebagai barometer ekonomi nasional, Jakarta memerlukan data yang akurat dan mutakhir agar mampu mencerminkan kondisi ekonomi dan aktivitas usaha secara riil.
Sebagai pusat kekuatan ekonomi Indonesia, Jakarta memiliki kompleksitas wilayah yang tinggi, dengan keberagaman kegiatan usaha, infrastruktur, serta dinamika sosial yang sangat cepat berubah. Kawasan bisnis, hunian elit, apartemen, industri, serta kawasan ekonomi khusus terus berkembang pesat.
Pusat bisnis seperti Sudirman, Thamrin, dan kawasan industri kawasan terpadu seperti SCBD, Kuningan, dan kawasan industri di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), dan Kawasan Industri Berikat Nusantara.
Perubahan batas wilayah, pemekaran kelurahan, hingga pergeseran zonasi area menjadi tantangan besar dalam memastikan data wilkerstat tetap relevan dan akurat.
Proses pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat di Jakarta dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pertama, sifat dinamis dari wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang mengalami perubahan cepat dalam waktu singkat.
Baca Juga
Pemekaran wilayah, perubahan nama, maupun penggabungan wilayah akan selalu menyulitkan pencocokan data lama dengan kondisi terbaru.
Pengaturan kawasan ekonomi dan penyesuaian batas wilayah secara cepat harus didukung dengan teknologi geospasial yang canggih, serta pelatihan petugas yang mampu mengoperasikan serta memanfaatkan data tersebut secara optimal.
Kedua, kompleksitas administrasi dan tingginya mobilitas penduduk di Jakarta menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh wilayah benar-benar tergambar dan datanya terkini.
Ketiga, tantangan dalam zonasi dan pengelolaan wilayah yang hendak dipetakan. Pemetaan kawasan ekonomi dan batas SLS harus dilaksanakan secara akurat dan seragam, agar data yang dihasilkan bisa dipakai secara menyeluruh.
Di tengah segala tantangan tersebut, upaya pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan Wilkerstat memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026.
Data yang mutakhir akan digunakan untuk memperkirakan tingkat kegiatan usaha, pengelolaan infrastruktur, serta distribusi ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Jakarta.
Selain itu, proses pemutakhiran ini juga mampu meningkatkan akurasi data tentang distribusi usaha dan penduduk, serta mengidentifikasi wilayah-wilayah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi.
Data jumlah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan petugas yang bertugas di wilayah Jakarta memberikan gambaran yang menarik terkait keberagaman dan skala operasional dalam kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat SE2026.
Dengan total 30.996 SLS tersebar di lima wilayah administratif Jakarta, terlihat bahwa Jakarta Timur memiliki jumlah SLS tertinggi yaitu 8.152, diikuti Jakarta Barat sebanyak 6.565, dan Jakarta Selatan sebanyak 6.150.
Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Jakarta Timur dan dan Jakarta Barat merupakan wilayah dengan konsentrasi wilayah yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan jumlah petugas lapangan yang lebih banyak untuk memastikan pemutakhiran data yang akurat dan kompeten.
Jumlah petugas pemeta secara total mencapai 2.100 orang, dengan rincian terbesar di Jakarta Timur sebanyak 553, menandakan bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia disesuaikan dengan jumlah wilayah yang harus dipetakan dan diperbarui.
Menjamin Validitas Data
Petugas pemeriksa sebanyak 423 orang, yang tergolong cukup proporsional terhadap jumlah petugas lapangan, menunjukkan upaya BPS dalam menjamin validitas data melalui pemeriksaan di lapangan.
Total 2.523 petugas lapangan yang terlibat menggambarkan skala besar kegiatan ini, di mana wilayah-wilayah yang padat dan luas seperti Jakarta Timur dan Jakarta Barat memerlukan pengelolaan sumber daya yang efisien agar proses pemutakhiran berjalan optimal. Sedangkan jumlah petugas pengolahan sebesar 160 orang menegaskan pentingnya pengolahan data yang teliti agar data yang dihasilkan mutakhir dan dapat diandalkan untuk mendukung analisis ekonomi nasional.
Pada periode 10—25 Juli 2025 berlangsung pelatihan petugas pemetaan secara hybrid di tingkat kabupaten dan kota, yangmeliputi latihan tatap muka dan daring untuk mempersiapkan petugas dalam melakukan kegiatan pemetaan lapangan.
Setelah pelatihan tersebut, kegiatan pemetaan lapangan akan dilaksanakan dari 1 hingga 31 Agustus 2025, dengan fokus utama pada pemutakhiran peta SLS/non-SLS, geotagging batas wilayah, dan kawasan ekonomi. Kegiatan ini merupakan bagian penting untuk memastikan data wilayah yang akurat dan terbaru, mendukung keberhasilan kegiatan sensus ekonomi 2026.
Keberhasilan kegiatan pemutakhiran wilayah dan muatan SLS di Jakarta memerlukan koordinasi yang baik antara jumlah wilayah yang banyak dan sumber daya manusia yang cukup, sesuai dengan prinsip dalam pengumpulan data sensus ekonomi yang harus akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan.
Hal ini juga menegaskan bahwa dinamika wilayah seperti Jakarta yang sangat padat dan dinamis menuntut perencanaan pengelolaan data dan petugas yang matang agar sensus ekonomi yang akan datang dapat berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas tinggi.
