JAKARTA—Dua puluh program prioritas untuk 2013 yang memakan biaya mencapai Rp11,88 triliun telah dipaparkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Rapat Paripurna RAPBD DKI 2013.
Beberapa program di antaranya yakni penataan trayek dan peremajaan angkutan umum, peningkatan pelayanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat, peningkatan pelayanan pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, pembangunan rumah susun, serta penataan kampung.
“Kemudian untuk peningkatan pengelolaan bus Transjakarta, seperti untuk pengadaan armada bus, pembangunan koridor baru, sterilisasi jalur, dan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan pada koridor busway," ujar Jokowi di gedung DPRD Jakarta hari ini, Kamis (20/12/2012).
Jokowi menyebutkan lainnya adalah pembangunan tujuh fly over/under pass di tujuh lokasi, pembangunan Terminal Pulogebang, pembangunan Kanal Banjir Timur, dan normalisasi Kali Pesanggarahan, Kali Angke, dan Kali Sunter.
Pembangunan mass rapid transit (MRT) juga menjadi bagian dari program unggulan tersebut. Program meliputi pembebasan lahan, pelebaran jalan penunjang, serta pelaksanaan pembangunan konstruksi.
Meski pembangunan moda transportasi massal tersebut belum diputus, Jokowi menjelaskan hal tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. “Kalau nanti diputus iya [lanjut], tapi tidak masuk anggaran, bagaimana. Kalau dimasukkan, anggarannya bisa digunakan.”
Secara lebih rinci, Jokowi memastikan total besaran RAPBD 2013 mencapai Rp46,86 triliun atau meningkat 13,3% dibandingkan dengan Perubahan APBD 2012 sebesar Rp41,35 triliun. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan pendapatan daerah 2013 ditargetkan mencapai Rp41,55 triliun.
"Pendapatan daerah tersebut meningkat sebesar 23,48% dari Perubahan APBD 2012 sebesar Rp33,65 triliun," ucapnya.
Dia menuturkan rencana pendapatan daerah tersebut diperoleh melalui pendapatan asli daerah (Rp26,67 triliun), dana perimbangan (Rp9,27 triliun), dan pendapatan daerah yang sah (Rp5,60 triliun).
Adapun PAD diperoleh melalui optimalisasi sektor pajak daerah (Rp21,92 triliun), dan retribusi daerah (Rp1,50 triliun). Kemudian diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp415,24 miliar, dan pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp2,84 triliun.
“Peningkatan PAD bisa dilakukan melalui penerapan sistem online. Dari situ nanti akan terlihat titik mana yang menyumbang lebih banyak, mana yang belum. Besaran uang yang masuk akan terus terlihat setiap waktu,” paparnya.
Dia meyakini Perda RAPBD 2013 bisa diputuskan akhir tahun ini. Menurutnya penjelasan mengenai program telah disampaikan secara mendetil, dan dipastikan tidak ada hal-hal lain yang menghambat proses penetapan. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
