JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta menargetkan tahun merealisasi sistem manajemen transportasi berbasis teknologi informasi.
Sistem ini sudah dipakai oleh negara maju untuk mengatur lalu lintas melalui jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing) sekaligus mengidentifikasi kendaraan bermotor.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akan mengadopsi sistem dari dua negara maju yang sudah menerapkan ERP, yakni Norwegia dan Jepang.
Namun, Ahok panggilan akrab Basuki, menegaskan tidak perlu kunjungan kerja untuk studi banding ke negara tersebut hanya sekedar untuk tahu sistemnya.
“Nggak usah studi banding, nonton di youtube juga ada,” tegasnya, Senin (11/2/2013).
Dengan memasang alat model ERP maka bisa ketahuan STNK yang asli dan palsu. Pemprov memberi diskon 50 % biaya balik nama bagi pemilik mobil yang mau pasang alat ini.
Keuntungan lainnya dengan alat ini, pajak kendaraan tiap tahun dilayani online tinggal potong dari rekening bank. “Tilang juga sama, pelanggaran langsung potong rekening. Jadi tidak ada oknum polisi prit gocap [lima puluh ribu], tentu kan orang jadi nyaman,” imbuh Ahok.
Adapun pengadaan alat punya dua pilihan dengan menggandeng Bank atau skema bangun guna serah (Build Operate Transfer). Bank kemungkinan besar menolak karena butuh dana besar mencapai puluhan miliar.
Alternatif BOT dimungkinkan dengan buka tender perusahaan yang mau bangun sistem. Kalau proyek sudah selesai maka Pemprov mengangsur cicilan tiap tahun dalam waktu tertentu. “Build Operate Transfer jadi kalau sudah selesai kita ambil mau kita operasikan kita bayar cicil sama dia,” jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (bas)
