BISNIS.COM, JAKARTA— Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan merapikan sistem pengadaan barang dan jasa terkait dengan material BPKB, STNK dan SIM. Pasalnya, stok material ketiga bahan itu kian menipis, bahkan sudah habis di beberapa kantor Samsat.
“Kami pejabat baru yang memang ditunjuk pimpinan untuk merapikan hal-hal yang katakanlah tidak tepat di masa lalu [seperti kasus Djoko]. Kalau dulu kan lelang selalu mulus, bahkan tanpa dokumen," kata Kabid Reg Ident Korlantas Polri Kombes Sam Budi Gusdian dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (14/5/2013).
Dia mengungkapkan proses penandatanganan pemenang baru untuk BPKP akan dilakukan pada 20 Juni, sedangkan untuk STNK pada 19 Juni, serta untuk SIM diperkirakan tanggal 28 Juni. Setelah penandatanganan, baru kemudian dilakukan pengadaan.
Sam Budi memaparkan harga dan anggaran pagu untuk BPKP yang disediakan pada tahun ini adalah sekitar Rp251 miliar lebih, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Korlantas hanya butuh Rp227 miliar lebih. “Ini bisa menghemat sekitar Rp30 miliar,” tuturnya.
Pagu STNK mencapai Rp296 miliar lebih, tetapi menurut HPS Korlantas hanya Rp 232 miliar lebih atau hemat Rp 60 miliar. Lalu untuk SIM pagunya Rp225 miliar lebih, dengan HPS Korlantas hanya Rp207 miliar.
"Ini efisensi yang kami lakukan untuk menghemat keuangan negara. Ini adalah bentuk kehati-hatian kami. Seperti kita ketahui bersama, ada peristiwa [korupsi di Korlantas] yang tidak ingin kami ulangi," tegasnya.
