BISNIS.COM, JAKARTA - Pemerintah provinsi DKI Jakarta meminta 16 rumah sakit (RS) yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) menyampaikan hitungan rinci biaya operasional mereka untuk melayani pasien KJS.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ingin RS yang mengeluh dengan besaran tarif premi hanya berbicara di media tanpa adanya bukti hitungan yang tidak mencukupi.
"Kami akan tanyakan dulu lebih jelas supaya RS tidak hanya ngomong di belakang, tapi juga disampaikan hitungannya itu benar-benar tidak cukup," ujar Basuki di Bali Kota hari ini, Selasa (21/5).
Menurutnya dengan adanya data lebih adil karena sebagai bukti bila memang tarif premi Rp23.000 tidak menutupi biaya operasional.
Dia tidak segan untuk meminta Kementerian Kesehatan menyelesaikan masalah ini dengan menaikan tarif selama ada hitungan yang benar dari setiap RS.
Pada akhir Mei atau awal Juni Pemprov berencana memanggil 16 RS dan seluruh pemangku kepentingan untuk megevaluasi program KJS ini.
