Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai operasi yustisi kependudukan (OYK) yang dilakukan setiap tahun merupakan rutinitas yang tidak ada manfaatnya.
"Operasi yustisi sudah dilakukan bertahun-tahun, keluar duit banyak, tidak ada hasilnya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jumat (19/7/2013).
Oleh karena itu, Jokowi, panggilan akrab Gubernur DKI Jakarta, menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi pada tahun ini. Pasalnya, para pendatang biasanya tetap datang kembali setelah operasi yustisi selesai dilakukan.
Namun, mantan Walikota Solo ini belum menemukan 'jurus pamungkas' pengganti opersi yustisi untuk mengatasi arus urbanisasi yang kerap meningkat pasca Lebaran.
"Jadi tidak mudah dan belum ada jurusnya. Apa mau dipagari? Kan nggak mungkin. Saya ngomong apa adanya," katanya.
Sementara ini, tuturnya, pihaknya baru melakukan sosialisasi untuk membina masyarakat terhadap masalah kependudukan akibat arus urbanisasi yang besar.
Di tahun-tahun sebelumnya, OYK kerap dilaksanakan di indekos, apartemen, yayasan penyalur tenaga kerja, dan daerah padat penduduk lainnya. OYK biasanya juga mengikutsertakan jaksa, hakim, polisi atau satpol PP.
OYK ini ditujukan untuk menjaring warga yang tidak memiliki KTP DKI Jakarta. Penjaringan ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah kependudukan di Ibukota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
