DKI Pertahankan BUMD Kecil tapi Prospektif

Bisnis.com, JAKARTA—Pemprov DKI Jakarta tidak ingin gegabah melakukan divestasi saham perusahaan daerah atau BUMD yang tidak menyetor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumbangan PAD yang berasal dari dividen bukanlah semata-mata indikator perusahaan itu berkinerja baik atau buruk.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta Catur Laswanto menegaskan perusahaan kecil yang memiliki prospek bisnis bagus justru akan mendapat suntikan dana penyertaan modal pemerintah (PMP) untuk ekspansi. Sehingga sebuah perusahaan yang bertahun-tahun tidak berkontribusi dividen kepada DKI tidak harus ditutup.

“Jangan diasumsikan kalau perusahaan dividennnya kecil itu jelek, mungkin dia tidak membagikan dividen karena untuk mendapatkan alat produksi. Kita tidak fokus kecil atau besarnya dividen karena itu prosesnya panjang,”  ujarnya di kantor BPMD Jalan MT Haryono Jakarta, Selasa (23/7).

Dua perusahaan yang dikabarkan bakal ditarik kepemilikan asetnya adalah PT Cemani Toka yang bergerak dalam distribusi tinta dan PT Ratax Armada bergerak dalam transportasi taksi. Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama meminta dua perusahana itu ditutup daripada harus mengelola perusahaan tidak untung.

Adapun Cemani Toka batal divestasi karena Pemprov menganggap perusahaan itu sehat. Memang sejak krisis ekonomi 1998-1997 perusahaan warisan Jepang itu terbelit utang valas yang belum terselesaikan yang sampai sekarang menjadi beban. Namun dalam tujuh tahun terakhir perseroan selalu membukukan laba meskipun dipakai untuk membayar kewajiban.

Pemprov berkeinginan akan terus mempertahankan kepemilikan saham 27,2% di Cemani Toka, dimana mayoritas sahamnya dikuasai perusahaan swasta Jepang.

“Cemani Toka terbentur utang valas saat krisis moneter sehingga sampai sekarang sama saja dimiskinkan empat kali lipat. Tapi sejauh ini bisa membukukan laba dan memiliki prospek bagus,” kata Catur.

Adapun PT Ratax Armada juga batal divestasi karena ada investor baru yang masuk yang akan menambah armada taksi kelas eksekutif sebanyak 150 unit. Masuknya investor itu tidak mengubah kepemilikan saham DKI 28% dan sisanya sebanyak 72% dimiliki oleh swasta.

Menurut Catur, Pemprov akan melihat sejauh mana kinerja Ratax bisa memperbaiki kinerjanya. Saat ini aset yang dimiliki perseroan dalam bentuk taksi hanya berjumlah 50 unit saja. Kalaupun masuknya investor baru tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap perseroan, otomatis semua saham DKI langsung dijual kepada swasta yang berminat.

Staf Pembina Perusahaan BUMD Riyadi menambahkan selama ini perusahaan takdi di Jakarta sudah dikuasai oleh swasta atau bukan lagi perusahaan pelat merah. Seperti halnya Blue Bird dan Express merajai pasar taksi di Jakarta dengan ribuan armada. Oleh karena itu Ratax yang cuma memiliki 50 unit armada sangat sulit untuk bersaing.

Kalaupun dilakukan skenario penyertaan modal pemerintah, jumlahnya tidak akan banyak berkisar antara Rp100 miliar – Rp200 miliar saja. Kondisi ini justru akan membebani kepemilikan saham Pemprov DKI yang cuma minoritas. “Dengan adanya investor baru tersebut kami akan melihat apakah Ratax bisa bangkit atau tidak, kita lihat dulu perkembangan kinerjanya,” kata Riyadi.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari BUMD DKI Jakarta 2012