Bisnis.com, JAKARTA -DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta menutup atau mengganti keseluruhan jajaran direksi BUMD yang tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.
William Yani, Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD DKI Jakarta, bahkan mendorong penutupan PD Dharma Jaya.
"Hanya khusus PD Dharma Jaya memang sebaiknya ditutup saja," katanya dalam keterangan pers, Jumat (2/8).
Pasalnya, BUMD ini dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa mandiri dan selalu membutuhkan suntikan dana dari Pemprov DKI Jakarta.
Selain itu, dia juga menyarankan Pemprov DKI Jakarta melepas kepemilikan sahamnya di Jakarta International Expo dan menjualnya kepada pemilik mayoritas.
"Biarkan mereka mengelola sendiri PRJ versi Kemayoran dan Pemda membuat PRJ yang lebih membumi di tempat lain," tegasnya.
Kemudian, sambung William, pengelolaan PT Ratax Armada sebaiknya digabung dengan manajemen Transjakarta jika Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai BUMD ini masih bisa diselamatkan kondisinya.
Sementara untuk Cemani Toka dan Grahasahari Suryajaya, dia menyarankan dilakukan evaluasi total. Evaluasi, jelasnya, juga perlu dilakukan terhadap pengelolaan Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta merupakan pemilik saham mayoritas RS Haji Jakarta, tetapi koordinasi lebih banyak dilakukan dengan Kementerian Agama.
Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta tidak menerima dividen dari RS Haji Jakarta. Dia juga menambahkan peserta Kartu Jakarta Sehat (KJS) lebih sulit untuk berobat ke sana, dibandingkan ke RS Pasar Rebo atau RS Budi Ashi.
Berdasarkan pemberitaan Bisnis (14/03/2013), sejauh ini dari 23 BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, hanya 10 BUMD saja yang rajin menyetorkan dividen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya pernah mengatakan akan menjual perusahaan yang tidak bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah.
Namun sayangnya, Ahok tidak merinci perusahaan apa saja yang akan dilepas sahamnya karena masih butuh pengkajian oleh Asisten Perekonomian dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI Jakarta.
