Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri meminta Pemprov DKI Jakarta lebih cepat menyelesaikan pembahasan APBD-P 2013.
Yuswandi Tumenggung, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, mengharapkan pembahasan APBD-P DKI tahun anggaran 2013 bisa diselesaikan pada September atau Oktober mendatang.
“Semakin cepat, semakin baik lah. Soalnya sekarang pemerintah daerah juga harus sekalian menyiapkan RAPBD 2014 kan,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (27/8/2013).
Yuswandi mengatakan pemerintah pusat memiliki mekanisme reward and punishment supaya proses pengesahan dan pertanggungjawaban APBD dapat selesai tepat waktu, misalnya melalui pemberian dana insentif daerah (DID) atau penundaan dana alokasi umum (DAU).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sarwo Handayani mengatakan sampai saat ini, pembahasan utama yang belum menemui kata sepakat adalah suntikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada tiga BUMD, yaitu Bank DKI, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan PD Sarana Jaya.
Awalnya, pemprov DKI mengajukan suntikan PMP sebesar Rp2,43 triliun untuk tiga BUMD ini, dengan rincian Rp900 miliar untuk Bank DKI, Rp1,4 triliun untuk Jakpro, dan Rp130 miliar untuk PD Sarana Jaya.
Namun, DPRD keberatan dengan usulan Pemprov. Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Cinta Mega mengatakan kesepakatan terakhir dari pihak DPRD terkait alokasi PMP adalah sebesar Rp800 miliar, jauh lebih kecil dari usulan Pemprov DKI yang sebesar Rp2,43 triliun.
Sayangnya, Anggota DPRD Fraksi PDI-P ini belum bisa memastikan alokasi PMP sebesar Rp800 miliar itu akan dibagi kepada tiga BUMD tersebut atau malah kurang dari tiga.
