Bisnis.com, JAKARTA—Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo lebih banyak menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan transportasi massal di Ibukota.
Ketua Umum MTI Danang Parikesit memandang pengelolaan transportasi massal di DKI saat ini terkesan dibebankan seluruhnya kepada APBD DKI. Padahal, beragamnya permasalahan transportasi di Ibukota membutuhkan kerja sama dengan pihak swasta agar beban Pemprov tidak terlalu berat.
“Apalagi katanya Pemda DKI mau beli 1.000 bus. Padahal yang kami harapkan, pembelian bus itu bisa dilakukan oleh swasta,” katanya di sela acara Forum Bisnis dan Transportasi di Jakarta yang terselenggara atas kerja sama Bisnis Indonesia dengan MTI, Kamis (29/8/2013).
Namun, lanjutnya, kerja sama dengan pihak swasta harus disertai terlebih dahulu dengan pembenahan di beberapa hal, misalnya penataan peraturan daerah dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintahan yang lebih baik.
Tanpa pembenahan di kedua hal tersebut sambungnya, sambungnya, pihak swasta akan sulit berkontribusi karena terhambat oleh ketidakjelasan skema investasi.
“Asal skema investasinya jelas, investasi swasta bisa lebih didorong di DKI,” ujarnya.
Seperti diketahui, program transportasi massal merupakan salah satu program unggulan Jokowi. Beberapa yang sangat terlihat adalah program mass rapid transit (MRT) dan program monorail. Kendati banyak menemui pro dan kontra, Jokowi terkesan terus maju dalam mewujudkan programnya.
Bahkan, dia bersikukuh tidak akan memberikan kepastian soal kelanjutan proyek enam ruas jalan tol dalam kota sebelum pelaksanaan fisik proyek MRT benar-benar berjalan.
