Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melupakan pertentangan keberadaan mobil murah ramah lingkungan (LCGC), tetapi fokus untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
Ketua DTKJ Azas Tigor Nainggolan mengatakan gubernur memiliki otoritas kebijakan dalam rangka pembatasan kendaraan guna menekan kemacetan lalu lintas. Beragam kajian sudah dipegang Pemprov tetapi tinggal bagaimana Jokowi berani menerapkan di lapangan.
"Kita jangan terus menunggu, ERP [electronic road pricing/jalan berbayar elektronik] segera jalankan. Jangan pikirkan mobil murah, gitu aja kok pusing. Gubernur punya otoritas dan saya yakin masih banyak masyarakat yang mendukung," katanya disela dialog publik DTKJ di Jakarta, Rabu (25/9/2013).
Beberapa kajian pemprov untuk mengatasi kemacetan selalu mundur dari rencana seperti kebijakan pelat nomor ganjil genap yang sampai sekarang masih tarik ulur. Selain itu ada lagi kebijakan ERP yang rencananya diterapkans setelah pengadaan 1.000 bus sukses dilaksanakan. Menurut Tigor tidak perlu menunggu bus datang, langsung terapkan kebijakan pembatasan kendaraan.
"Masyarakat akan mendukung kalau dirasakan langsung. Jalanin saja nggak usah takut," ujar Tigor.
DTKJ mendukung kebijakan pemprov baru baru ini mencabut pentil bagi kendaraan yang parkir sembarangan. Pihaknya juga mendukung untuk memahalkan biaya parkir karena komitmen bagi warga pemilik mobil harus siap dengan biaya tinggi. (ltc)
