Bisnis.com, JAKARTA— Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pihaknya akan menunjuk pihak swasta sebagai operator sistem jalan berbayar elektronik (electronic road pricing/ERP).
Menurutnya, cara ini lebih mudah dibandingkan dengan bila pengelolaan operasional dipegang oleh jajaran di Pemprov DKI.
“Kalau dipegang dinas, nanti mau tambah sesuatu, masih harus berdebat di DPRD. Padahal kan tujuannya bukan uangnya, tetapi mencegah jumlah mobil yang lewat,” katanya di Balaikota, Jumat (27/9/2013).
Kendati operator diserahkan ke swasta, mantan Bupati Belitung Timur ini meyakinkan bahwa pengelolaan keuangan hasil retribusi ERP tetap akan dikelola oleh badan layana umum (BLU) khusus di bawah suatu dinas tertentu.
Menanggapi mekanisme ini, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo tidak mengajukan keberatan. Menurutnya, Pemprov tidak perlu menutup diri terhadap kerja sama dengan pihak swasta di dalam penerapan ERP.
Asalkan, kuasa atas pungutan yang diambil dari dana masyarakat ini harus tetap dipegang oleh Pemprov DKI. “Bisa saja terbuka kerja sama dengan swasta, misalnya buat pemasangan infrastruktur dan operasionalnya. Tetapi, otoritas pemungut itu harus lembaga di bawah pemda,” pungkasnya.
