Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggaran Tak Perlu Muncul Lagi, Ahok Mengaku Kecolongan Awasi APBD

Anggaran sudah dihapus, muncul lagi. Ahok pun merasa kecolongan
Rustam Agus
Rustam Agus - Bisnis.com 17 Oktober 2013  |  17:29 WIB

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kecolongan dalam pengawasan APBD 2013.

Pasalnya, sebagian anggaran  yang semula telah dihapus karena dianggap tidak perlu, ternyata kini mendadak muncul kembali.

"Kami kecewa dengan permainan anggaran. Yang sudah dipotong, muncul lagi," kata Ahok.

Dia mengeluhkan hal itu saat membuka rapat Koordinasi Klarifikasi dan Validasi Data dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah seperti dikutip situs Pemprov DKI Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Menurut Ahok, banyak anggaran bernilai sangat besar ditemukan di semua dinas, padahal sebenarnya tidak perlu.

Contohnya anggaran RSUD untuk pembelian alat kesehatan yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

Ada pula proyek rehabilitasi sekolah yang bernilai sekitar Rp 8 miliar.

"Terus terang saya kecolongan. Ada satu perlawanan terjadi. Tapi saya suka. Kalau tidak ada perlawanan, saya tidak semangat hidup," katanya. .

Melihat permainan kotor itu, Basuki menegaskan, Pemprov DKI akan menerapkan sistem e-budgeting dalam pengelolaan anggaran tahun depan.

Serta meminta  ICW, PPATK, dan KPK untuk membantu mengawasi pemakaian anggaran di DKI.

"Saya minta BPKD segera selesaikan e-budgeting," kata politisi Gerindra itu.

Ahok mengatakan, penerapan sistem e-budgeting mampu memperkecil peluang penyelewengan anggaran.

Pasalnya, admin akan bertindak melakukan manajamen user, database, dan mengakses semua hak user seperti mengunci dan membuka akses serta mengunci kegiatan yang diusulkan SKPD.

"Jadi anggaran proyek yang sudah dihapus tidak bisa muncul kembali jika tidak disetujui," katanya.

Menurut Ahok, ide penerapan sistem e-budgeting diperoleh atas saran mantan Walikota Surabaya, Bambang DH.

"Ini mau kita evaluasi. Pengadaan anggaran enggak bisa lagi beranak pinak," tambahnya.  (ra)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

apbd dki terobosan jokowi ahok
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top