Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama heran Gubernur DKI Joko Widodo dikaitkan dengan penyadapan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya anggota Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan menuding penyadapan itu ada kaitannya izin renovasi Kedutaan Besar AS di Jl Medan Medan Merdeka Selatan yang dikeluarkan Jokowi.
"Pak Jokowi kok disalahin, hubungannya apa? penyadapan mana kita tahu," ujar Ahok di Balaikota DKI Jakarta hari ini, Senin (4/11/2013).
Penyadapan, lanjut Ahok, sudah ada sebelum ada renovasi gedung kedubes AS yang lokasinya sejajar dengan Balaikota DKI atau berdampingan dengan Istana Wakil Presiden.
"Penyadapan sebelum kita masuk. Kedubes AS itu juga baru mau dibangun kan," katanya.
Sebelumnya Indonesia memprotes keras pemberitaan surat kabar harian Sydney Morning Herald tentang penyadapan oleh Kedubes AS di Jakarta.
Menteri Luar Negeri RI Marty M. Natalegawa menanggapi pemberitaan di harian tersebut pada 29 Oktober 2013 tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
"Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta."
Menurut Marty, pihaknya telah berbicara dengan Kepala Perwakilan Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi dari Pemerintah AS atas pemberitaan tersebut.
