Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menargetkan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) sudah siap sebelum pembahasan rancangan anggaran penerimaan dan belanja daerah (RAPBD) 2014 DKI.
Artinya, sistem ini harus selesai saat penandatanganan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUAPPAS) 2014 untuk kemudian dibawa ke DPRD dalam pembahasan RAPBD.
"Kami sudah putuskan mau memasukkan e-budgeting ketika mulai membahas RAPBD dengan DPRD. Kami tak mau waktu membahasnya baru kami olah. Jadi kalau DPRD mau ubah, mesti lewat e-budgeting," kata Wagub DKI yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Kamis (21/11/2013).
Ahok menjelaskan dengan diterapkannya sistem e-budgeting, pembahasan RAPBD 2014 DKI bisa lebih cepat sehingga diharapkan pengesahan APBD 2014 DKI pun bisa tepat waktu di bulan depan.
Tidak hanya lebih cepat, penggunaan sistem e-budgeting juga lebih memudahkan pengawasan anggaran. Pasalnya, lanjut Ahok, pengecekan anggaran dikontrol secara otomatis melalui sistem, berbeda dari sebelumnya di mana pengecekannya dilakukan secara manual.
Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menyampaikan penggunaan sistem e-budgeting juga memungkinkan adanya penghematan anggaran. Dia mencontohkan penggunaan e-budgeting dalam pengadaan peralatan kantor bisa menghemat anggaran sebesar Rp1 triliun.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemprov DKI Endang Widjajanti mengungkapkan mekanisme e-budgeting disusun berdasarkan per kegiatan di setiap dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Endang melanjutkan, dalam menyusun sistem e-budgeting ini, Pemprov DKI juga mengundang konsultan luar dari Surabaya dalam pengerjaannya. Seperti diketahui, pemerintah kota Surabaya sudah lebih dulu menerapkan sistem e-budgeting dibandingkan dengan Pemprov DKI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
