Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menyebut bahwa kebutuhan air bersih menjadi tantangan Jakarta dalam menyongsong cita-cita sebagai kota global usai melepas status ibu kota.
Menurutnya, cakupan air bersih di Jakarta hingga penghujung 2023 baru mencapai 67%, sehingga masih banyak rumah yang tidak bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut.
“Ketersediaan air bersih ini perlu kita pikirkan betul. Bukan business as usual, kita bicara untuk kepentingan 3,5 bahkan 10 tahun ke depan dengan status baru Daerah Khusus Jakarta [DKJ] ini sebagai satu kawasan kota global,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (1/5/2024).
Dia menambahkan, persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah provinsi (Pemprov) DKI. Pasalnya, kondisi kekurangan air bersih ini diperparah dengan perbedaan kualitas air antarwilayah.
Judistira mencontohkan, ada perbedaan kualitas antara air bersih di kawasan di Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara hingga Jakarta Barat.
Itu sebabnya, dia mendorong agar Pemprov DKI segera merancang program penyediaan air yang dapat berdampak luas dan berkeadilan untuk seluruh warga Jakarta.
Baca Juga
“Kita ingin di tahun 2025 ini ada peningkatan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pembangunan di Jakarta. Khususnya pemerataan cakupan air bersih,” pungkas politisi Partai Golkar ini.
Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan rencana untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global ketika ibu kota negara berpindah ke Nusantara, Kalimantan Timur.
Menurutnya, perpindahan itu harus disambut dengan baik oleh seluruh pihak. Pasalnya, Jakarta masih diproyeksikan sebagai magnet bagi perekonomian nasional.
“Saya rasa, 15 tahun ke depan, Kota Jakarta masih menjadi center dari kota-kota lain. Ibu Kota Negara sedang bertumbuh, Jakarta terus melaju,” kata Heru Budi, Selasa (30/4/2024).
