Bisnis.com, Jakarta — Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jakarta didesak untuk segera menyediakan layanan psikolog di setiap puskesmas.
Hal tersebut menyusul adanya hasil skrining yang mengungkap 15% atau 10.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berisiko mengalami gangguan jiwa dan mental akibat tekanan pekerjaan sepanjang 2024 dan bisa bertambah di tahun ini.
"Ini menjadi perhatian serius. Kehadiran tenaga psikolog di Puskesmas harus dipercepat agar ASN dapat mengakses layanan psikologi secara langsung ketika diperlukan," tutur Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Politisi PKS itu juga mengingatkan Dinas Kesehatan agar berkolaborasi lintas sektor dalam menyediakan layanan psikologi di masing-masing Puskesmas di DKI Jakarta seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro SDM guna mendukung kesehatan jiwa dan jasmani ASN.
“Komisi E akan mengawal implementasi program ini agar berjalan efektif dan berkelanjutan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa kesehatan mental dan jiwa ASN di Pemerintah Provinsi Jakarta dikhawatirkan bakal berdampak negatif ke pelayanan publik, sehingga layanan psikolog harus segera dihadirkan di setiap puskesmas.
Baca Juga
"Kesehatan mental birokrasi nanti juga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati menargetkan, seluruh Puskesmas memiliki layanan psikologi pada tahun 2025. Langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan layanan kesehatan mental di tingkat primer.
“Tahun ini kami targetkan semua puskesmas memiliki psikolog. Jadi puskesmas benar-benar bisa memberikan layanan kesehatan mental, termasuk layanan berhenti merokok dan konseling lainnya,” tutur Ani.
