Bisnis.com, JAKARTA—Wakil Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama menyerahkan proses studi kelayakan proyek Giant Sea Wall dan terowongan multifungsi deep tunnel kepada investor swasta karena pemprov tidak bersedia mengeluarkan anggaran.
Dua megaproyek tersebut, lanjut Ahok, belum ada investor yang menyatakan benar-benar serius melakukan studi kelayakan pakai biaya sendiri. Selama ini, ada investor yang bersedia melakukan studi kelayakandengan cara meyakinkan pemprov bisa mendatangkan keuntungan, tetapi mereka terkendala biaya.
“Kita nggak peduli kamu untung berapa yang penting kita bebas banjir, masa studi kelayakan mau pakai duit pemerintah. Kalau bilang untung langsung saja kamu kerjain dan saya kasih izin ngerjain,” kata Ahok di Balaikota DKI, Rabu (4/12/2013).
Alasan pemprov tidak menganggarkan biaya studi kelayakan karena menghindari ulah swasta yang cuma memanfaatkan anggaran pemerintah dalam pembuatan studi kelayakan. Logikanya, kalau swasta menyatakan proyek itu feasible berarti bisa dilanjutkan dan bisa memberi keuntungan investor.
“Mau tahu feasible atau tidak ya kita serahkan swasta, kalau swasta tidak mau melakukan berarti tidak feasible. Kalau kita buat terus mereka tahu tidak feasible, hilang dong duit kita,” katanya.
Rencana awal pembangunan Giant Sea Wall adalah memanfaatkan sumber daya air untuk air minum karena zaman dulu reverse osmosis berupa teknologi mengubah air laut menjadi tawar biayanya mahal. Tapi sekarang cukup terjangkau kisarannya Rp10.000 per meter kubik yang dijual kepada konsumen Rp17.000 per meter kubik.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan proyek deep tunnel memang sudah dinyatakan tidak layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan Giant Sea Wall masih dimungkinkan swasta berminat menanamkan investasinya asalkan ada win-win solution.
Pekerjaan studi kelayakan,lanjutnya, tidak bisa dilemparkan begitu saja kepada swasta karena tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah disarankan membangun sinergi baik secara teknis maupun nonteknis. “Pemerintah dan swasta harus saling berbagi baik saat melakukan studi kelayakan pemprov tidak bisa menyerahkan semuanya kepada investor,” katanya.
Jika pemprov melepaskan begitu saja, dikhawatirkan investor tidak punya gambaran bisnis proyek yang akan digarap baik itu jalan tol, pengolahan air limbah, serta potensi lain. Hal itu terkait ketersediaan infrastruktur penunjang ekonomi di sekitarnya.
Perlunya studi kelayakan Giant Sea Wall oleh pemerintah tidak hanya sekedar berorientasi keuntungan bisnis semata. Tembok raksasa di pantai utara juga berfungsi untuk melindungi lingkungan. “Kalau hasil studi kelayakannya tidak untung bisa saja terus dilanjutkan untuk melindungi lingkungan.”
Gubernur DKI Joko Widodo sebelumnya menyatakan studi kelayakan dilakukan tahun depan oleh swasta melalui tahap lelang. Dia mempersilakan siapapun investornya yang penting bisa mengatasi banjir Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
