Ahok Dukung Kolom Agama di KTP Dihapus, PPP Khawatir Asas Ketuhanan Luntur

Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Noer Mohammad Iskandar, menyesalkan komentar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menganggap kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk tidak penting dan mendukung penghapusannya.

"Saya menyesalkan ucapan tersebut bisa terlontar dari seorang pejabat, karena Undang-Undang kita telah menetapkan bahwa agama bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara ini," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2013).

Noer bahkan mempertanyakan kualitas seseorang sebagai pejabat pemerintahan apabila mempermasalahkan keberadaan kolom agama di dalam KTP.

"Itu kan sesuai amanat UU, maka alangkah bodohnya kalau ada pejabat yang tidak mau kolom agama dicantumkan dalam KTP," kata Noer yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pejabat pemerintah agar berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.

Selain itu, Noer mengimbau umat Islam di Indonesia agar berwaspada terhadap upaya-upaya yang terindikasi bertujuan mengubah negara menjadi lebih liberal dan terlepas dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana terlampir dalam Sila Pertama Pancasila.

"Umat islam juga harus menyadari betul ada upaya dari luar yang ingin menginginkan negara Indonesia menjadi liberal dan terlepas dari prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya.

Noer menegaskan, keberadaan Pancasila harus kembali ditanamkan dengan tidak menghapus kolom agama dari KTP. "Pancasila sebagai falsafah bangsa harus terus ditanamkan ke dalam masyarakat dan itu sudah final jangan sampai ada upaya menggantinya," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok menilai keberadaan kolom agama di dalam KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.

"Kalau menurut saya pribadi, saya tidak suka ada itu [penyantuman kolom agama di dalam KTP]. Untuk apa menyantumkan agama Anda di KTP," katanya.

Ahok juga menjelaskan bahwa hanya UU di Indonesia yang mengatur tentang penyantuman agama di dalam KTP. Menurutnya, keberadaan kolom agama tidak menentukan kualitas keimanan seorang warga negara.