Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta akan mencabut suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu premium untuk kendaraan pribadi.
Namun, rencana kebijakan itu dibutuhkan pengawasan ketat untuk angkutan umum yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.
Wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan langkah pencabutan suplai BBM bersubsidi ini merupakan langkah Pemprov DKI untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
“Pencabutan ini juga dalam rangka mobil murah. Banyak warga Jakarta yang membeli mobil murah,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (19/12/2013)
Kebijakan Pertamina tentang pemasangan Radio Frequency Identification (RFID), dinilai Pemprov DKI tidak dapat membantu mengurangi konsumsi BBM.
“Kalau ada kebijakan RFID pada mobil pribadi, berarti dari mobil murah hingga mobil mewah dapat mengkonsumsi BBM bersubsidi,” tutur mantan Bupati Belitung Timur ini.
Anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan ide penghapusan BBM subsidi premium kendaran pribadi baik dilakukan untuk mengatasi kemacetan.
Namun, menurutnya, Pemprov DKI harus mengawasi anggaran subsidi BBM dan angkutan umum yang membeli bensin subsidi.
“Jangan sampai para sopir angkutan umum menjual bensin subsidi untuk kendaraan pribadi.” ujarnya kepada Bisnis.
Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat harus mempunyai regulasi bersama terkait pencabutan suplai bbm bersubsidi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
