Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 34 wilayah Jakarta tergenang banjir akibat hujan yang terjadi di Jabodetabek selama dua hari ini menyebabkan 3.742 kepala keluarga dengan 11.972 warga ibukota menjadi pengungsi hingga air surut.
Banjir yang melanda Jakarta Senin [13/1/2014] terdapat dibeberapa wilayah, antara lain Jakarta Pusat [tiga titik genangan air], Jakarta Utara (dua titik), Jakarta Barat (tujuh titik), Jakarta Selatan (15 titik) dan Jakarta Timur (sembilan titik). Wilayah tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Pengamat Tata Ruang dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatno menilai Pemprov DKI tidak siap menangani warga Jakarta saat banjir melanda. Banjir yang baru saja terjadi di Jakarta melumpuhkan warga Jakarta karena banyak daerah yang mengalami kemacetan.
Yayat menambahkan tidak ada standard operasional prosedure (SOP) untuk warga Jakarta dan informasi yang tidak lengkap daerah mana saja yang terkena banjir sehingga warga bisa menghindari agar tidak menyebabkan kemacetan. “Simpul ruas-ruas jalan lumpuh karena tidak ada panduan yang jelas, padahal banjir sudah kerap kali terjadi di Jakarta," ujar kepada Bisnis, Senin (13/1/2014).
Selain itu, banjir parah yang terjadi di Kampung Pulo akibat kali Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi sehingga tidak dapat menampung air hujan. Hal ini harus menjadi bagi pemprov agar proyek sodetan di Kali Ciliwung segera diselesaikan. Dengan diselesaikan proyek sodetan ini dapat mengurangi beban Ciliwung mengalirkan air 60 meter kubik per detik ke Kanal Banjir Timur (KBT).
Yayat menyadari untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dia mengapresiasi kinerja Pemprov DKI yang bekerja sama dengan Pemda Bogor untuk membantu mengatasi permasalan banjir di Jakarta dengan mengatur tata ruang di daerah hulu.
Tangung Jawab Bersama
“Persoalan banjir di Jakarta tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI, tetapi tanggung jawab pemda Bogor dan pemerintah pusat," jelas Yayat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama [Ahok] mengatakan walaupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014 belum diketuk oleh DPRD, tetapi pemprov sudah menyiapkan anggaran Rp70 miliar yang besarannya sama seperti tahun lalu untuk mengatasi persoalan banjir saat ini. “Tahun lalu Rp70 miliar, tahun ini sama seperti tahun lalu yang sudah disetujui DPRD,” katanya.
Untuk mengatasi hujan yang terus mengguyur Jakarta hingga Februari 2014, Pemprov DKI bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan melakukan rekayasa cuaca. Pengendalian cuaca ini dilakukan agar hujan bisa merata dan cuaca bisa bersahabat.
Pemprov DKI mengeluarkan Rp20 miliar dan BNPB Rp8 miliar untuk melakukan modifikasi cuaca. Selain itu, BNPB mengganggarkan Rp50 miliar untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta. “Kita akan melakukan 3 hal dalam mengatasi banjir di Jakarta, manajemen pintu air, modifikasi cuaca, dan evakuasi pengungsi," ujar Kepala BNPB Syamsul Maarif.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo [Jokowi] mengatakan Jakarta membutuhkan dua juta sumur resapan dan 885 gorong-gorong untuk mengatasi permasalahan banjir.
Namun, saat ini Jakarta baru memiliki 1900 sumur resapan dan 160 gorong-gorong. "Masih kurang banyak sumur resapan, belum rampung, mau gimana lagi," tutur mantan walikota Solo.
Pemprov menganggarkan Rp150 miliar dalam APBD 2013 untuk pembuatan sumur serapan dengan kedalaman 10 meter hingga 40 meter.
