Bisnis.com, JAKARTA—Sikap Pemprov DKI yang meminta jaminan pelaksanaan proyek monorel sebesar 5% dari total investasi dinilai sebagai sikap yang wajar.
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (Ellen Tangkudung) mengatakan jaminan yang diminta Pemprov DKI itu dibutuhkan untuk memastikan bahwa PT Jakarta Monorail memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan proyek ini.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak ingin kejadian mangkraknya proyek monorel sejak 2007 terulang kembali di mana masalah kekurangan modal menjadi penyebab utamanya.
“Kasih jaminan itu sih biasa, apalagi proyeknya kan sempat tidak diteruskan. Khawatirnya cuma punya ide atau konsep, tetapi nggak punya modal. Selain itu seberapa besar dia [swasta] kasih jaminan juga menunjukkan bisa dipercaya atau tidaknya perusahaan itu,” katanya kepada Bisnis, Kamis (20/2/2014).
Seperti diketahui, Pemprov DKI menginginkan adanya jaminan pelaksanaan proyek dari PT Jakarta Monorail sebesar 5% dari total investasi yang nilainya mencapai US$1,5 miliar. Namun, PT Jakarta Monorail mengajukan keberatan dan mengajukan penurunan nilai jaminan menjadi 1%.
Selain meminta jaminan dari PT Jakrata Monorail, Pemprov DKI juga mencabut garansi pemberian subsidi atas selisih kekurangan dari target pendapatan tiket penumpang.
Ellen menilai pencabutan subsidi tersebut memang perlu dilakukan oleh Pemprov DKI. Alasannya, proyek ini adalah murni proyek swasta sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak swasta.
“Kalau ternyata pendapatan tiket tidak mencukupi, swasta harus menutupinya dari yang lain, misalnya dari pendapatan memasang iklan,” ujarnya.
.JPG?w=300&h=221)
