Bisnis.com, JAKARTA—Gubernur DKI Joko Widodo pernah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi Jakarta akan mengarah pada kawasan bisnis jasa dan perdagangan.
Namun belum lama ini, Jokowi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Foxconn yang berencana membangun industri teknologi informasi, seperti pembuatan chip dan telepon seluler.
Lahan yang dibutuhkan pun cukup besar, mencapai 200 hektar.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI pun menilai iklim usaha DKI saat ini sudah tidak cocok lagi bagi sektor industri.
Menanggapi semua ini, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Gamal Sinurat mengakui faktor keterbatasan lahan merupakan salah satu alasan DKI lebih cocok diarahkan kepada kawasan bisnis jasa dan perdagangan.
“Tetapi kan bukan berarti Jakarta menutup peluang bagi kegiatan pengembangan kawasan industri,” katanya saat ditemui Bisnis.com di kantornya, Rabu (26/2/2014).
Hanya saja, lanjut Gamal, pemberian izin pengembangan kawasan industri di DKI bersifat terbatas dan bersyarat.
Dia menjelaskan pemberian izin hanya terbatas pada lokasi-lokasi tertentu saja, misalnya pada lahan yang pemanfaatannya masih sedikit, tetapi memiliki akses distribusi yang relatif baik.
“Kawasan yang begitu, misalnya di Marunda. Di sana banyak lahan yang belum dimanfaatkan serta akses ke pelabuhannya dan ke daerah industri lain mudah,” ujarnya.
Adapun, lanjutnya, diberikan secara bersyarat artinya pengembangan industri harus ramah lingkungan dan mampu menyerap tenaga kerja yang besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
