Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan APBD 2014 sebesar Rp72 triliun mulai bisa dicairkan Jumat (14/3/2014).
Sebelum anak buahnya menggunakan uang berjumlah fantastis tersebut, Jokowi lebih dulu mengumpulkan ratusan pejabat eselon III dan IV untuk dikasih treatment.
"APBD hari Jumat sudah keluar sehingga yang eselon III dan IV harus mengerti. Yang dinas dan kepala badan sudah saya semprot, yang eselon III dan IV baru sekarang karena kemarin belum segaris," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (10/3/2014).
Jokowi mengingatkan pergerakan penggunaan anggaran dipantau terus menerus dengan sistem bernama cash management system hasil kerjasama dengan Bank DKI.
Setiap saat Jokowi dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama bisa memantau pergerakan uang APBD Pemprov DKI.
Selama ini, kata Jokowi, banyak pejabat DKI membuat program basa basi kemudian membuat laporan pertanggungjawaban 'asal bapak senang' (ABS).
Sekarang tidak bisa lagi bekerja seperti itu karena akan dipantau langsung di lapangan sehingga jangan harap ada celah untuk main-main hanya demi keuntungan diri sendiri.
"Ini Jakarta, jangan memberi contoh ke daerah lain yang tidak baik. Kita ini punya anggaran mestinya dengan anggaran yang besar kita mampu menyelesaikan masalah. Orientasinya dirubah, pemerintah tidak mencari untung tapi melayani," ujarnya.
Beberapa masalah yang dialami Pemprov DKI selama kepemimpinannya akan menjadi bahan evaluasi.
Seperti pengadaan bus Transjakarta yang diduga ada permainan tender menjadi sorotan utama Jokowi untuk diawasi secara terus menerus.
