Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta menyindir para pemilik apartemen dan mobil berharga mahal di Jakata yang kontribusi pajaknya cuma kecil. Hal itu disampaikan usai penandatanganan MoU Ditjen Pajak dengan Pemprov DKI terkait optimalisasi pajak.
Seharusnya wajib pajak seperti itu, kata Jokowi, harus dipungut agar penerimaan pajak pemerintah bisa maksimal. Oleh karena itu perlu pertukaran data yang diperlukan untuk mendongkrak perolehan pajak antara Ditjen Pajak dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Banyak, [pembeli] ini apartemen Rp3 miliar, Rp12 miliar, yang nggak berkontribusi pajak banyak sekali, yang beli-beli mobil mahal tapi pajaknya kecil banget. Tukar informasi di data itu penting sekali baik di kementerian keuangan, Ditjen pajak maupun di DKI," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (17/3/2014).
Potensi pajak yang belum tergarap ini, lanjut Jokowi harus dikejar untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Diantaranya pembelian tanah, properti apartemen atau transaksi lain yang ujungnya penerimaan Ditjen pajak cuma kecil.
"Itu yang harus dikejar dengan sharing data itu tadi. Data itu ada di kita, saling diisi dan ditutup dengan Dirjen dan kita sehingga semua data itu kita pegang bersama-sama," ujar Jokowi.
Hal senada dikatakan Menteri Keuangan Chatib Basri bahwa orang beli mobil tiap hari tetapi pajak tidak tidap hari. Dengan pertukaran data ini bisa saling tahu informasi potensi pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
