Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jakarta menagih janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno untuk merealisasikan janji kampanye dalam perencanaan anggaran 2026.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPRD Jakarta, Ima Mahdiah di sela-sela pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 yang digelar pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025 di Gedung DPRD Jakarta.
Dia mengungkapkan bahwa janji kampanye harus terealisasi sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas serta bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang memberikan mandat kepemimpinan kepada Pramono Anung-Rano Karno.
"Janji-janji kampanye yang dulu sudah disampaikan kepada masyarakat harus menjadi bagian integral dari perencanaan anggaran. Ini adalah wujud nyata komitmen kita terhadap masyarakat Jakarta," tutur Ima.
Dia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2026.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jakarta harus berkoordinasi lebih intensif dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh harga satuan yang kompetitif dan tidak melebihi harga pasaran.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa langkah strategis ini diyakini bisa menghasilkan penghematan signifikan sebesar 20-30 persen dari total belanja barang dan jasa.
"Dengan penghematan yang optimal, dana tersebut dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih prioritas bagi warga Jakarta, terutama dalam penyediaan modal usaha dan penciptaan lapangan kerja," katanya.
Ima berpandangan hasil penghematan anggaran tersebut harus diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan mendasar yang dihadapi warga Jakarta, khususnya dalam pengentasan kemacetan dan penanggulangan banjir. Kedua isu ini, kata Ima merupakan prioritas utama yang butuh penanganan serius dan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi Jakarta.
"Kita harus memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Program-program yang tidak urgent untuk tahun 2026 sebaiknya ditunda agar fokus anggaran dapat diarahkan pada kebutuhan yang lebih mendesak," ujarnya.
Berdasarkan usulan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), postur APBD DKI Jakarta 2026 mencapai Rp94,85 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp2,98 triliun dari Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp91,86 triliun.
Rincian anggaran terdiri dari Pendapatan Daerah Rp85,27 triliun, belanja daerah Rp87,29 triliun, penerimaan pembiayaan Rp9,57 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp7,55 triliun.
Sementara itu, alokasi mandatory spending telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan belanja pendidikan mencapai 24,63 persen (di atas minimum 20 persen), belanja kesehatan 18,94 persen, dan belanja infrastruktur 40,23 persen (di atas minimum 40 persen sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022).
Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 akan segera didalami bersama komisi-komisi di DPRD DKI Jakarta sebelum dibahas secara komprehensif oleh Badan Anggaran.
