Bisnis.com, JAKARTA - PT Transjakarta resmi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengelola bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi bus Transjakarta (BKTB).
Akta pendirian BUMD itu ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta bersama Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Nicholas Stephanus Kosasih yang dihadiri oleh Komisaris maupun Direksi PT Transjakarta terpilih, Direktur Utama PT Jakpro serta Kadishub DKI Muhammad Akbar di Balai Kota, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Jokowi berharap dengan adanya BUMD PT Transjakarta dapat memperbaiki layanan, sistem manajemen, dan perawatan armada bus Transjakarta menjadi lebih baik.
"Yang pasti, harus bisa mengurangi subsidi. Subsidinya diharapkan harus terus berkurang, lama-lama hilang. Jadi, jangan disubsidi terus," ujarnya di Balai Kota, Kamis (27/3/2014).
Selain menandatangani akta pendirian, Jokowi juga jajaran komisaris dan direksi BUMD tersebut.
Jajaran komisaris dan direksi BUMD PT Transjakarta, antara lain:
Komisaris Utama Chaidier Patonnory
Komisaris Lindung Paido Simanjuntak
Direktur Utama Steve Kosasih dari Perhutani
Direktur Keuangan Andri Patriota Wibisono dari PT Bahana Arta Ventura
Direktur Umum dan SDM Tri Kuncoro dari PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)
Direktur Operasional Heru Isnadi dari PT KAI
Direktur Teknis Wijanarko dari PT KAI
Rancangan peraturan daerah pembentukan BUMD PT Transjakarta telah ditetapkan menjadi perda dalam sidang paripurna DPRD DKI pada 30 Desember 2013.
Sebagai BUMD yang berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka saham PT Transjakarta dimiliki oleh dua perusahaan, yakni PT Jakpro sebesar 1% dan 99% oleh Pemprov DKI. Untuk modal dasar PT Transjakarta, Pemprov DKI memeberikan Rp1,55 triliun sesuai dengan peraturan daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
