Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Monorail (JM) menuding Pemprov DKI Jakarta menjadi penyebab sehingga proyek monorel belum dibangun akibat dipersulitnya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan syarat baru.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah telah mempersulit PT JM dalam membangun proyek monorel di Jakarta.
Menurutnya, apabila proyek pembangunan monorel tersebut layak dibangun maka bank pun akan memberikan pinjaman untuk jaminan proyek pembangunan tersebut.
"Ditawarin ke bank mana pun enggak ada yang mau kan ngasih jaminan. Mereka minta ada jaminan shortfall dari pemerintah. Mereka juga minta kami membayar hak kekurangan penumpang. Enggak rasional kan. Enggak jalan juga tuh," ujarnya di Balai Kota, Rabu (7/5/2014).
Proyek monorel yang mangkrak beberapa tahun ini pun dihidupkan kembali karena Gubernur DKI Joko Widodo berharap Jakarta memiliki monorel.
Namun, pria yang kerap disapa Ahok ini menilai kajian yang dilakukan oleh PT JM kurang mendalam. Pasalnya, ketika PT JM menghitung jumlah penumpang monorel akan sebanyak 250.000 orang tersebut tidak disetujui Pemprov DKI, PT JM tidak dapat memberikan alasan yang kuat.
"Dari mana kamu dapat penumpang 250.000, jalurnya bukan dari luar kota. Enggak bisa jawab kan. Mereka hanya bilang akan diubah jadi 100.000 sekian penumpang. Kalau kamu memang enggak setuju kita berdebat darimana dasarnya 250.000, jangan main diperbaiki saja tetapi enggak feasible," tuturnya.
PT JM, lanjut Ahok, mengatakan akan feasible jika mendapatkan pemasukan sekitar 80% dari properti yang berasal dari pembangunan pusat komersial di atas stasiun Kampung Melayu.
Penyewaan kios di pusat komersial senilai Rp25 juta per meter per tahun. Ahok pun tidak yakin akan ada pihak swasta yang akan menyewa untuk berjualan.
"Nah itu mainan baru 80% properti yang mana bos, mereka bilang asumsi pusat komersial yang disewakan Rp25 juta per meter di atas stasiun monorel," ucap Ahok.
Lagipula, pembangunan pusat komersial di atas stasiun tersebut juga harus dilakukan persetujuan lebih dahulu dengan Tim Penasehat Teknis Arsitektur Perkotaan dan Bangunan (TPTAPB).
"Kira-kira bisa setuju enggak bangunan 2-3 lantai di tengah tiang begitu, nomprak segede raksasa harus diuji dulu kan," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini kesal dengan kajian business plan yang dilakukan oleh PT JM. Batas waktu pengkajian pembangunan monorel adalah Desember 2013, tetapi hingga kini business plan pembangunan monorel belum selesai
Pemprov DKI berencana memberikan perpanjangan waktu kepada PT JM untuk melakukan pengkajian business plan lebih mendalam terkait pembangunan monorel di Jakarta hingga Desember 2014.
"Anda janji dari Desember lho. Ini sudah Mei bos. Hitung sampai bener, kita kasih akhir tahun ini. Ntar 2015 kita enggak mau lagi, langsung cut. Kita sudah baik hati ngasih 1 tahun untuk kaji, ngotot udah enggak mampu, ngarang terus aja," tegas Ahok.
Direktur Utama PT JM John Aryananda mengatakan Pemprov DKI sengaja mempersulit dan menolak skema bisnis PT JM terkait dengan perjanjian kerja sama (PKS) proyek tersebut.
Pemprov menilai 250.000 penumpang tidak terpenuhi, PT JM lalu mengajukan keuntungan non tiket dengan penjualan area komersial seperti kios di pusat komersial yang berada di atas stasiun.
Permintaan PT JM tersebut kembali ditolak karena dinilai terlalu besar mengambil keuntungan. JM lalu meminta lahan seluas 7-10 hektare di dalam kota untuk depo parkir dan perawatan Monorel.
"Oke, andai kata Pemprov DKI tidak sediakan, kita bisa sewa atau beli, tapi izinnya itu tidak bisa keluar,” tuturnya.
John menambahkan banyak perubahan aturan mengenai penggunaan ruang udara sehingga menghambat penandatanganan PKS syarat baru.
