Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta sekaligus tersangka dalam pengadaan armada bus Transjakarta, Udar Pristono, mengklaim pelaksanaan pengadaan bus Transjakarta sesuai dengan program Pemprov DKI yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2014.
Menurutnya, dia telah melakukan proses lelang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Pengadaan armada bus tersebut, lanjutnya, tidak hanya menjadi tanggung jawab dirinya, sebab pembelian armada bus diketahui oleh gubernur dan wakil gubernur DKI, serta DPRD.
"Kami berpegang kepada RPJMD dan Perpres ini karena setiap tahunnnya selalu dilaksanakan tersebut. Rencananya mau mengadakan 1.000 unit karena saat ini baru 440 unit. Ini sangat berat bagi Dinas Perhubungan," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Selaku pengguna anggaran (PA) dalam pengadaan armada bus Transjakarta, pihaknya tidak dapat berbuat apapun dan harus terlibat dalam pengadaan armada bus Transjakarta.
Dalam pengadaan armada bus Transjakarta, dia tidak bekerja sendiri dan tidak dapat menunjuk langsung pemenang lelang.
"Di bawah saya itu masih ada lain yaitu kuasa pengguna anggaran, kami tidak bekerja sendiri. Dalam perpres tersebut pemenang lelang bukan ditunjuk langsung oleh pengguna anggaran (PA). Namun, kewenangan panitia lelang yang menunjuk," katanya
Dia menerangkan pengadaan armada bus Transjakarta telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Dengan Tujuan Tertentu (LDTT) pada 2013. BPK tidak menemukan adanya kejanggalan dan tidak ada kerugian negara dalam pengadaan bus tersebut.
"Kalau ada anggapan mark-up itu tidak benar. Mark up itu yang menetukan adalah BPK dan panitia lelang. Saya minta BPK memberikan kesaksian dalam kasus ini," tegas Pristono.
Seluruh staf, ucapnya, di Dinas perhubungan merupakan pejabat yang berhati-hati dalam melakukan penyelenggaraan keuangan daerah.
Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini menuntut keadilan dari Pemprov DKI karena penetapannya dan kedua stafnya sebagai tersangka.
Menurutnya, pihaknya memiliki kinerja dan pengorbanan yang cukup besar untuk Jakarta, seperti melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
"Saya menginginkan keadilan. Sebelum terjadinya bus berkarat ini, saya sudah bekerja mati-matian untuk penertiban PKL. Itu merupakan pengorbanan sangat besar yang telah kami berikan kepada Pemprov DKI. Kami sangat prihatin, dengan kasus ini kami malah diperiksa," ucap Pristono
Dia menyayangkan kasus bus berkarat pada 14 unit armada bus Transjakarta tersebut masuk dalam ranah pidana dengan tuduhan tindak pidana korupsi. Seharusnya, kasus ini masuk ke dalam ranah perdata dan dapat diselesaikan melalui hukum perdata.
"Kami kan anak-anak beliau [gubernur DKI]. Kalau memang tersandung, kami bisa diperiksa oleh Inspektorat atau BPKP. Jangan ke Kejagung. Ini kan masalah perdata. Kalau berkarat ya diganti. Jangan malah kami dilemparkan dan dibiarkan begitu saja," katanya.
Pristono membantah pernah mengatakan Gubernur DKI Joko Widodo terlibat dalam kasus penggelembungan anggaran pengadaan armada bus Transjakarta.
"Saya tidak pernah mengatakan tersebut. Kalau masalah korupsinya insya Allah tidak ada. Inikan melalui proses lelang," ujarnya.
