Bisnis.com, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota mendapat protes dari para pengamat.
Hal tersebut dikarenakan para pengamat menilai transportasi massal lebih dibutuhkan di Ibu Kota, di mana terjadi pergerakan manusia mencapai 18 juta orang di siang hari.
Basuki Tjahaja Purnama didesak untuk mengoreksi kebijakan yang mendeklarasikan pembangunan 6 ruas jalan tol harus segera dilaksanakan.
"Menurut kami lebih baik pemprov DKI fokus membenahi angkutan umum," ucap pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagyo di acara 'Kirim Kartu Pos untuk Ahok dalam rangka Menolak 6 Ruas Tol Dalam Kota', Jumat (12/9/2014).
Menurut Agus, saat ini angkutan massal seperti commuter line dan bus Transjakarta belum dimanfaatkan secara maksimal.
Seperti diketahui, saat ini jumlah armada bus Transjakarta belum mencukupi. Dari total kebutuhan 1.300 unit, saat ini baru tersedia 700 bus, 200 unit di antaranya kondisinya kurang baik.
Hal tersebut mengakibatkan jumlah penumpang yang membludak dan waktu hedway yang lama sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengguna.
Walaupun dalam proyek tersebut direncanakan ada jalur untuk bus Tranjakarta, hal ini dinilai hanya akal-akalan para pengusaha dan pengembang untuk merayu pemprov DKI agar bisa membangun ruas jalan tol itu.
Pengamat transportasi publik Darmaningtyas mengatakan proyek pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota tersebut bertentangan dengan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Karena dengan penambahan ruas jalan tol berarti memfasilitasi pengguna kendaraan pribadi sehingga memacu peningkatan jumlah kendaraan pribadi," katanya.
Dari segi tata kota, proyek dengan dana Rp42 triliun ini juga dianggap merusak tata kota Jakarta. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus menjelaskan fungsi sebuah kota adalah untuk manusia, bukan untuk kendaraan pribadi.
Dalam sebuah kota, idealnya luas ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas wilayah.
"Namun, ruang terbuka hijau di Jakarta saat ini baru sekitar 10%. Ini dikarenakan yang seharusnya untuk ruang terbuka hijau, digunakan untuk jalan," tutur Alfred.
Selain mengurangi lahan untuk ruang terbuka hijau, pembangunan jalan tol juga dinilai akan meningkatkan polusi yang mengancam kesehatan masyarakat dan mengurangi nilai estetika dari kota Jakarta itu sendiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
