Bisnis.com, Jakarta--Bantuan berupa teknologi Disaster Warning System (DWS) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terkendala masalah birokrasi.
Perusahaan swasta asal Jepang, Japan Radio Co., Ltd. (JRC), telah berupaya melewati proses perizinan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tetapi, bantuan berupa peralatan tersebut harus dengan rekomendasi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
Menurut Senior Engineer JRC Jakarta Ghufron Wiyono pemerintah Jepang tidak bisa intervensi terhadap keberlangsungan perusahaan swasta asal negaranya. Maka, Kedubes Jepang tidak bisa mengeluarkan rekomendasi terkait pemberian bantuan ini kepada Pemprov DKI.
“Nah, permasalahannya disini, JRC-kan perusahaan swasta. Jadi bantuan ini dari perusahaan swasta ke Pemprov, kalau di pemerintah Jepang kebijakan kalau aktivitas perusahaan swasta pemerintah Jepang tidak ikut campur,” ujarnya kepada Bisnis.com, Senin (6/10/2014).
Pihak JRC menginginkan agar bantuan teknologi berbasis radio ini dapat segera dikirim ke Indonesia dan terpasang sebelum musim penghujan.
Teknologi ini memanfaatkan saluran radio dengan nomor frekuensi 54 MHZ hingga 65 MGZ. Untuk pemasangan pertama di Kelurahan Ulujami yang berdekatan dengan Kali Pesanggrahan. Namun, itu masih berupa tiang saja belum termasuk teknologinya untuk meningkatkan kesiagaan warga menghadapi banjir.
Menurut Ghufron, teknologi ini bekerja secara real time sehingga tidak terjadi ketundaan informasi terutama karena dekat dengan area permukiman warga.
“Jadi peralatan ini memberitahukan ke masyarakat sekitar akan datangnya hujan, jadi selama ini kan BPBD lewat twitter, SMS. Jadi misalnya pun sudah, bisa warning ke mereka tanpa harus menunggu SMS atau apa, jadi bisa real time,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
