Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BANJIR JAKARTA: Walhi Desak Pemerintah Hentikan Proyek NCICD

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak agar pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menghentikan mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).
 Banjir Jakarta
Banjir Jakarta

Bisnis.com, JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak agar pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menghentikan mega proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN).

Dewan Daerah WALHI DKI Jakarta Ubaidillah mengatakan pembangunan NCICD bukan merupakan solusi yang ramah lingkungan untuk mengurangi banjir yang kerap kali melanda Jakarta.

"Mengurangi banjir dengan bangun NCICD bukan menjadi solusi. Ini langkah awal untuk menguatkan lahan bagi pengembang oleh swasta," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (10/10/2014).

Masalah banjir rob di teluk Jakarta tidak bisa diatasi dengan pembangunan tanggul laut karena banjir rob hanya salah satu konsekuensi dari kesemrawutan dalam tata kelola sumber daya dan penataan ruang kawasan pesisir Jakarta.

Masalah lain yang harus diperhatikan pemerintah, yakni penurunan tanah, hancurnya ekosistem pantai laut, pemukiman kumuh, krisis air bersih, kandungan logam berat yang terdapat pada tangkapan ikan dan budidaya kerang nelayan tradisional, hingga ancaman hilangnya cagar budaya serta situs sejarah.

Dalam NCICD, terdapat rencana reklamasi pulau yang dilakukan oleh pengembang. Dia menuturkan reklamasi 17 pulau ini hanya akan menguntungkan masyarakat kalangan atas.

Selain itu, adanya reklamasi pulau ini membuat semakin banyak penduduk daerah lain maupun  warga asing yang tinggal di Jakarta.

Penguasan lahan teluk Jakarta hanya untuk industri, komersil dan hunian superblock telah menyisakan sedikit lahan konservasi hutan mangrove yang terletak di bagian barat pantai.

Hutan Mangrove ada di dua area, yakni di Muara angke seluas 25 hektar dan 90 hektare di Pantai Indak Kapuk yang dikelola oleh Suaka Margasatwa BKSDA.

"Ini semakin banyak masyarakat yang akan datang ke Jakarta. Lagipula yang menikmati reklamasi pulau hanya orang-orang kalangan atas," katanya.

Ubaidillah menyarankan proyek NCICD ini harus diatur sebagai kawasan strategis nasional karena berdampak terhadap provinsi lain. Pasalnya, pembangunan mega proyek yang menelan biaya dapat mengubah kontur serta garis pantai sehingga akan mengubah arus laut.

"Saat ini sebelum pembangunan, gelombang air laut kembali ke tengah, namun ketika program ini sudah dibangun, arus air laut tidak bisa ditebak," ucapnya.

Hantaman gelombang air laut diprediksi akan meluber dan meluas ke wilayah provinsi lainnya sehingga harus diatur dalam kawasan strategis nasional.

"Banjir yang kemarin saja sudah melanda Bekasi dan Tangerang. Kalau proyek ini dilanjutkan akan lebih meluas ke provinsi lain. Pembangunan ini akan mengganggu PLTU [Pembangkit Listrik Tenaga Uap] yang ada di utara," tuturnya.

Pemprov dan Pemerintah Pusat harus mencari solusi dalam upaya pemulihan pantai secara keseluruhan dengan ruang besar untuk wilayah konservasi.

"Kebutuhan konservasi dan restorasi pantai akan menstabilkan lahan dari abrasi. Penurunan tanah, mencegah semakin jauhnya instrusi air laut, menahan gelombang pasang rob, menetralisasi pencemaran dan sebagai muara sumber air baku, tempat tumbuh kembang kehidupan biota laut serta melestarikan kehidupan kearifan lokal," terang Ubaidillah.

Sementara itu, Aktivis Lingkungan Hidup Widodo Sambodo menuturkan proyek NCICD ini hanya memenuhi hasrat kapitalis untuk memperbesar bisnis properti di atas lahan raklamasi.

"Sejak awal adanya proyek ini, tidak pernah ada pembahasan terkait aspek lingkungan," katanya.

Adanya reklamasi 17 pulau itu hanya merugikan keuangan daerah karena  merusak infrastruktur Ibu Kota saat melakukan pengangkutan material melalui jalur darat.

"Akan ada kerugian hingga triliunan untuk benahi infrastruktur dalam kota. Lebih baik revitalisasi 13 sungai di Jakarta," ucap Widodo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Editor : Nurbaiti

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper