Bisnis.com, BEKASI—Pemerintah Kabupaten Bekasi akan merealisasikan anggaran bagi program bantuan bagi rumah tidak layak huni (rutilahu) pada akhir Oktober 2014.
Kasubid Usaha Ekonomi Desa, Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, AHyad, mengatakan bantuan rutilahu akan kembali digulirkan kepada masyarakat di 23 Kecamatan di wilayah tersebut. Menurutnya, bantuan tersebut akan diberikan di sekitar 25 titik rutilahu di setiap kecamatan.
“Program akan kembali digulirkan berkisar 25 titik per kecamatan,” ungkapnya, Senin (20/10).
Ahyad menuturkan besaran bantuan rutilahu yang bersumber dari anggaran biaya tambahan (ABT) pada APBD 2014 Kabupaten Bekasi tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika pada tahul lalu setiap rutilahu menerima Rp6 juta, pada 2014 meningkat menjadi Rp10juta.
Peningkatan tersebut, jelasnya, ditujukan untuk memaksimalkan bantuan bagi peningkatan kualitas bangunan hunian masyarakat.
“Kenaikan anggaran rutilahu diharapkan dapat meningkatkan kualitas bangunan karena pekerjaan renovasi dengan anggaran sebelumnya dirasa sangat tidak cukup. Bahkan ada beberapa kepala desa rela untuk nombok,” ujarnya.
Dia menambahkan dana bantuan bagi rutilahu tersebut diperkirakan akan cair pada minggu terakhir bulan ini.
Secara terpisah, Abun Yamin Syam, Kordinator Wilayah IV DPD Apersi Jawa Barat menyatakan bantuan bagi rutilahu merupakan program yang tepat dan menjadi prioritas bagi peningkatan kualitas papan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini program yang bagus dan mesti dipertahankan atau bahkan ditingkatkan,” katanya.
Dengan program tersebut, jelasnya, setiap warga masyarakat di setiap kecamatan dapat mengajukan diri untuk memeroleh bantuan tersebut.
Melalui survei, lanjutnya, warga masyarakat yang layak kemudian akan ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.
“Ada tim yang akan menentukan besaran kebutuhan dana renovasi dan diajukan ke Pemkab dan selanjutnya kontraktornya ditunjuk,” ungkapnya.
Kendati begitu, dia menilai selama ini penyaluran bantuan tersebut masih kurang menyentuh seluruh masayarakat yang membutuhkan.
Sejumlah warga masyarakat di pesisir, jelasnya, sebenarnya lebih memerlukan bantuan tersebut.
Seringkali, Abun menuturkan warga masayarakat di dareah terpencil bahkan belum memiliki sarana bagi kebutuhan mendasar, yakni mandi cuci kakus (MCK).
“Kekurangannya adalah program ini belum menyentuh semuanya. Belum kepelosok, apalagi daerah pesisir pantai,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Abun mengatakan pihaknya berencana mendorong Pemkab Bekasi untuk juga memberikan bantuan fasilitas MCK dalam program bantuan rutilahu yangselama ini hanya berfokus pada renovasi bangunan.
Apalagi, lanjutnya, dengan pemerintahan baru diharapkan subsidi yang masuk ke daerah bagi peningkatan papan MBR dapat lebih dimaksimalkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
