Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memasok kebutuhan daging sapi asal Nusa Tenggara Timur dan Lampung. Rencana ini turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindakan nakal oleh oknum.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Heru Budi Hartono menyatakan Pemprov DKI akan merumuskan jenis kerja sama guna menyuplai kebutuhan daging sapi di DKI.
“Kan nanti ada pilihan Government to Business atau Business to Business dan pastinya akan melibatkan PD Dharma Jaya,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Ketua Komite Daging Sapi (KDS) Jarkata Sarman Simanjorang menyarankan agar kerja sama dilakukan dengan Business to Business sehingga penyuplai asal Jakarta akan langsung berbisnis dengan peternak di NTT. Namun dia menggarisbawahi kerja sama ini bisa terlaksana dengan dukungan infrastruktur.
“Saat ini, belum terdapat kapal pengangkut khusus dari NTT ke Jakarta, keberadaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) juga harus memiliki standar kebersihan yang terjamin,” ucapnya.
Kebutuhan daging sapi di Jakarta mencapai 50.000 ton per tahun. Selain itu, ketersediaan daging lokal masih sangat minim, stok daging sapi didominasi asal negara lain. Berdasarkan data dari KDS, pasokan daging impor yang masuk ke Indonesia, sebanyak 70% dipasok ke DKI, Banten, dan Jawa Barat.
