Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Anggaran Rapat PNS Dipangkas, DKI Minta Pengusaha Lebih Kreatif

Pemerintah Provinsi DKI meminta kalangan pengusaha lebih kreatif dalam menyiasati kebijakan pemangkasan biaya promosi pariwisata dan anggaran rapat.

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta kalangan pengusaha lebih kreatif dalam menyiasati kebijakan pemangkasan biaya promosi pariwisata dan anggaran rapat.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman mengatakan pelaku usaha harus lebih kreatif menyiasati kebijakan tersebut.

Dia menyarankan agar pelaku usaha memperluas jaringan pasar, membangun jaringan kemitraan bisnis dengan para buyer di Indonesia dan negara tetangga.

"Pebisnis harus lebih kreatif dan juga memperluas jaringan pasar yang ada dan membangun jaringan kemitraan bisnisnya dengan buyer di Indonesia dan Asean," jelasnya seusai membuka acara Jakarta Tourism Business Forum 2014 di Hotel Millenium, Rabu (3/12/2014).

Meskipun pengetatan tak hanya terjadi untuk penyelenggaraan rapat, promosi pariwisata pun terkena imbasnya. Ke depan, untuk menjaga jumlah kunjungan wisatawan, pihaknya tak lagi dapat menyelenggarakan promosi ke luar negeri.

Dana sebesar Rp170 miliar yang dialokasikan untuk melakukan promosi harus rela dipangkas. Dengan begitu, menurut Arie, akan dilakukan skema public private partnership (PPP) agar gedung-gedung pertunjukan di DKI dapat dimanfaatkan dengan baik.

"Gedung pertunjukan itu bagian dari daya dukung kota yang harus mendapat investasi. Modelnya PPP," lanjutnya.

Arie menuturkan pihaknya akan lebih banyak mendukung acara-acara bertaraf internasional atau yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap angka kunjungan wisatawan.

Dia berkeyakinan pelaku usaha sektor meetings, incentives, confencing and exhibitions (MICE) tetap bergeliat menyelenggarakan event terbaiknya.

Alhasil, pihaknya optimistis angka dua juta kunjungan dapat ditembus. Saat ini saja, angka kunjungan berada di angka 1.936.052. "MICE untuk Jakarta masih survive. Jadi enggak usah khawatir," lanjutnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pihaknya melarang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov untuk melakukan rapat di hotel.

Dia mengatakan rapat masih bisa diselenggarakan di tempat lain. "Rapat di hotel-hotel enggak boleh," ucapnya.

Promosi, kata Ahok, sapaan akrab Basuki, dengan cara mendatangkan buyer dan seller dalam satu kesempatan tak lagi efektif.

Lebih baik, dia menilai melakukan penjajakan dengan pihak-pihak di luar negeri agar Pemprov dapat berpartisipasi. Alhasil, anggaran yang dikeluarkan tak terlalu banyak tapi tetap mendapat feedback yang baik.

"Untuk apa promosi sekarang emang jaman dulu? Kami pengen cari tahu di sana ada event apa. terus bayar iurannya berapa untuk bisa ikut sebagai peserta," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor :
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper