Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Inilah 5 BUMD DKI yang Tak Sumbang PAD

Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KI Jakarta tidak menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi DKI.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KI Jakarta tidak menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi DKI.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Heru Budi Hartono mengatakan terdapat 5 BUMD yang tidak menyumbang PAD.

"BUMD tersebut antara lain PT Rumah Sakit Haji Jakarta, Ratax Armada, PT Cemani Toka, PT Pakuan dan PT Grahasahari," ujarnya kepada Bisni.com, Kamis (4/12/2014).

Dijelaskan Heru, saham yang dimiliki Pemprov DKI pada BUMD tersebut relatif kecil. Oleh karena itu, menurutnya lebih baik saham-saham tersebut dijual atau digabung menjadi satu BUMD.

Pemprov DKI memiliki saham PT Cemani Toka sebesar 27,42%, PT Ratax Armada 28%, PT RS Haji Jakarta 51%, PT Pakuan 8%, dan PT Grahasahari Suryajaya 8,08%.

Pemprov DKI, lanjutnya, lebih baik mencari PAD dari BUMD yang sehat.

"Lebih baik dilepas saja sahamnya. Sebagai contoh, ngapain DKI punya Ratax? Mending kita fokus ke Transjakarta. Kalau bisa kita cari PAD dari yang sehat-sehat saja. Seperti melalui Bank DKI, kita bisa beli bank daerah lain," tutur Heru.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana membubarkan BUMD yang tidak menyumbangkan PAD tersebut.

Namun, Ahok, sapaan akrabnya, tidak merinci BUMD apa saja yang akan dibubarkan.Selain akan membubarkan, Ahok juga berencana melepas saham dan menghibahkan PT.

Rumah Sakit Haji Jakarta ke lembaga akademis. Pemprov DKI memiliki saham 51% di perusahaan tersebut.

"Kami akan hibahkan buat Fakultas Kedokteran UI setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," kata Mantan Bupati Belitung Timur ini.

Sementara itu, wakil ketua DPRD DKI dari fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) Triwisaksana tidak sependapat dengan Ahok mengenai rencana pembubaran beberapa BUMD yang tidak menyetor PAD.

Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, tugas utama BUMD bukanlah menyetor pendapatan ke Pemprov DKI. Namun, tugas utamanya adalah melayani masyarakat.

"Jangan melihat BUMD dari setoran pendapatan daerah saja, karena memang tugas utama BUMD itu melayani masyarakat. BUMD seperti Pasar Jaya itu kan tugas utamanya juga buat jaga jangan sampai harga kebutuhan pangan meroket," ujar Sani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sepudin Zuhri

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper