Bisnis.com, JAKARTA--Pembangunan instalasi pengelohan air limbah terpadu (IPALT) atau Jakarta Sewerage di DKI akan melibatkan kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Namun, masih menunggu kajian rencana pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Andi Baso Mappapoleonro mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan mengulurkan bantuan agar proyek iNI dapat dipercepat penyelesaiannya.
Meskipun rencananya Pemerintah Pusat mendapat porsi sebesar 70% dan 30% dari Pemprov, akan dilakukan review masterplan terlebih dahulu untuk menentukan postur pendanaan pastinya.
"KemenPU-Pera dan Bappenas akan review masterplan-nya dulu. Baru kelihatan berapa mereka mau bantu," ujarnya kepada Bisnis, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
pembangunan 15 zona IPALT yang menelan dana Rp68 triliun kemungkinan akan memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini karena, pembenahan saluran pengolahan air limbah menjadi bagian dari proyek national capital integrated coastal development (NCICD).
"Pendanaan dibantu oleh Pemerintah Pusat. Mau lebih Rp68 triliun pasti bisa kan?" tambahnya.
Pemprov DKI, sambungnya akan terus menggulirkan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yaitu Perusahaan Daerah PAL Jaya pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Tercatat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2015, Pemprov akan menyalurkan dana sebesar Rp570 miliar.
"Makanya BUMD-nya pun mau kami suntik modal terus untuk tahun 2015 dan 2016," katanya.
