Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyarankan agar Pemerintah Provinsi DKI mengambil peran besar dalam pembiayaan pembangunan light rail transit (LRT).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Selamat Nurdin mengatakan belajar dari pembangunan monorel yang memberi ruang luas kepada pihak swasta, Pemerintah Provinsi DKI perlu mengambil peran lebih besar. Pasalnya, keberlangsungan proyek lebih terjamin jika Pemprov memiliki peran lebih besar dari pihak swasta.
Selain itu, besarnya peran Pemprov akan menentukan kelas mana yang menikmati fasilitas ini.
"Pembangunan ini yang harus dominan Pemda DKI karena kalau swasta kan mereka pasti komersial," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (18/1/2015).
Kendati demikian, Selamat menilai konsekuensi untuk menanggung biaya besar harus diambil. Dengan perencanaan yang matang, pihaknya menganggap LRT mungkin saja dibangun meski Pemprov harus mengeluarkan kocek bernominal besar.
Kajian terkait pemilihan moda yang tepat, kata Selamat, harus dilakukan sebagai pembanding. "Itu konsekuensinya. Enggak apa-apa [anggarannya besar, itu memang harus diambil Pemprov DKI," katanya.
Seperti diketahui, pembangunan LRT koridor 1 yaitu relasi Kebayoran Lama-Kelapa Gading diperkirakan total investasinya senilai Rp9,2 triliun.
Pemprov membutuhkan Rp7,5 triliun dengan penganggaran tahun jamak untuk membangun infrastruktur. Sisanya, Rp1,7 triliun ditawarkan kepada pihak swasta untuk membangun sistem beserta gerbong atau rolling stock-nya.
