Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menilai kebijakan pemberian bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar dengan sistem non-tunai harus memiliki persiapan yang matang.
Pemenuhan kebutuhan murid seperti seragam, buku, transportasi, dan tambahan gizi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran non-tunai. Untuk tahun ini, menurutnya, KJP non-tunai bisa dimanfaatkan di toko buku.
"Untuk diterapkan dalam target terdekat akan sulit, mesti ada persiapan terlebih dahulu. Yang pertama toko buku atau toko penjual seragam sekolah. Tahun ini belum bisa kecuali tadi, tahun depan bisa, katanya kepada Bisnis.com, Kamis (22/1/2015).
Selain itu, kantin juga belum memiliki fasilitas transaksi non-tunai. Disisi lain, transportasi umum yang telah menyediakan sistem elektronik juga baru tersedia di Transjakarta. Padahal, untuk mengakses sekolah, murid lebih cenderung menggunakan angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan mikrolet yang belum terintegrasi dengan sistem elektronik.
"Transportasi umum juga baru Transjakarta. Angkutan lain tidak punya fasilitasgesek. Sistem non-tunai ini akan rumit di penyediaan sarananya," ucapnya.
Namun, Retno turut mengapresiasi niatan Pemprov DKI untuk memperbaiki sistem KJP. Dengan menerapkan sistem non-tunai sehingga penggunaan dana bantuan tersebut akan lebih transparan.
Menurutnya, selama ini pemakaian dana dari KJP lebih cenderung untuk pembelian diluar keperluan sekolah. Selain itu, pihak guru juga kesulitan untuk mengecek pengunaan uang yang telah diberikan.
"Wacana itu bagus dan bentuk keterbukaan. Artinya ketika transaksi tidak dilakukan tunai melainkan menggunakan Internet banking akan memperkecil penyalahgunaaan," ujarnya.
