Bisnis.com, Jakarta- Hari ini pemerintah provinsi DKI Jakarta mengikuti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Food Station Tjipinang Jaya ditunda dengan agenda membahas perubahan anggaran dasar, menetapkan hasil apraisal nilai saham, dan masuknya penyertaan modal pemerintah (PMP) sebesar Rp47,5 miliar.
Rapat yang berlangsung di Gedung PT FSTJ ini berlangsung alot. Suara pria yang akrab disapa Ahok ini terdengar lantang. Setelah rapat selesai, dia mengatakan terdapat keganjilan pada kepemilikan saham dimana Mantan Dirut PT FSTJ bernama Syamsul yang memiliki 12 lembar saham. Dia akan meminta tim audit independen untuk mengusut kepemilikan tersebut.
"Bekas direksi, Dirut Pak Syamsul punya 12 lembar saham. Kemudian dia jual 8, terus dia jual lagi ke orang. Saya minta audit dari independen, melaporkan kepada Kabareskrim dan jaksa bagaimana seorang mantan dirut bisa mempunyai saham di Food Station segitu banyak," ujarnya, Jumat (23/1/2015).
Menurutnya, terdapat hal janggal karena pihaknya ingin membeli saham tersebut, namun ternyata tidak bisa dibeli dengan harga apraisal yang bernilai lebih dari Rp1 miliar. Langkah selanjutnya yang dilakukan Ahok adalah mengusutnya.
"Kita sudah menawarkan kepada pemegang saham. Semangat Pak Ali Sadikin, kita tahu Food Station butuh modal supaya bisa bangun gedung lebih banyak," katanya.
RUPS-LB akan dilanjutkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung setelah 23 Januari 2015 dengan Agenda Perubahan Modal Disetor.
