Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Lima BUMD Gagal Dapat Suntikan Modal, Termasuk PD Pasar Jaya

Lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gagal mendapat suntikan modal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 29 Januari 2015  |  10:50 WIB
Lima BUMD di DKI Jakarta batal dapat suntikan modal.  - Bisnis
Lima BUMD di DKI Jakarta batal dapat suntikan modal. - Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA -- Lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) gagal mendapat suntikan modal dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015.

Ketua Komisi B bidang Perekonomian DPRD DKI Ahmad Zairofi  mengatakan beberapa BUMD yang akhirnya digugurkan dari daftar penerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) karena rencana bisnisnya tak feasible.

Sebagai contoh, dia menyebut PD Pasar Jaya yang hanya mengandalkan usahanya dari sewa kios di 153 pasar tanpa berperan dalam menjaga ketahanan pangan. Lalu, PD Dharma Jaya yang selama ini hanya menyewakan cool storage dan belum menunjukkan kontribusinya terhadap pengamanan jalur distribusi daging di Ibu Kota.

"PD Pasar Jaya itu jualan properti dan nyewain kios doang  tapi jangan pergi dari isu strategis ketahanan pangan," katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/1/2015).

Dari delapan BUMD yang mengajukan usulan penambahan PMP, total usulan dana PMP dalam RABPD 2015 mencapai Rp10,75 triliun.

Awalnya, terdapat delapan BUMD yang diproyeksikan mendapat PMP. Adapun perusahaan tersebut yakni, PT Mass Rapid Transit (MRT)  mengajukan PMP paling besar, yakni Rp4,627 triliun, PT Transportasi Jakarta Rp2 triliun, PT Bank DKI Rp1,5 triliun, dan PD Pasar Jaya Rp1,080 triliun.

selanjutnya, PT Jakarta Tourisindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol masing-masing mengajukan Rp500 miliar, PT Jakarta Propertindo Rp500 miliar dan PT PAL Jaya Rp50 miliar.

Dalam APBD 2015 alokasi susut menjadi Rp5,62 triliun. Angka ini dikucurkan kepada tahun ini adalah PT MRT senilai Rp4,62 triliun, PT Transjakarta senilai Rp500 miliar, dan PT Bank DKI senilai Rp500 miliar.

Terlepas dari itu, dia menganggap perlu dipisahkan BUMD mana yang difokuskan mengumpulkan keuntungan dan menjalankan tugas untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, Pemprov memiliki perhatian lebih untuk membesarkan perusahaan-perusahaan yang masih fokus dipelayanan. PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) misalnya, kata Ahmad, yang baru saja beroperasi di awal tahun ini ternyata belum mendapat PMP dalam alokasi APBD 2015.

"BUMD yang lebih bersifat pelayanan diberi perhatian lebih serius. Seperti PT Jamkrida yang baru itu masih butuh PMP tapi kan tidak mendapatkan [PMP]," tambahnya.

BACA JUGA:

Sistem Parkir Elektronik Jl. Sabang, Jakpus Besok Diresmikan

SPEKTRUM: Derita Pengendara Sepeda Motor


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov dki
Editor : Setyardi Widodo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top