Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengelolaan BUMD: DKI Rombak Direksi dan Komisaris Perusahaan Ini

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi dan komisaris beberapa perusahaan pelat merahnya untuk memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Mana saja perusahaan yang mengalami perombakan?
Duwi Setiya Ariyanti
Duwi Setiya Ariyanti - Bisnis.com 29 Januari 2015  |  12:13 WIB
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi dan komisaris beberapa perusahaan pelat merahnya.  -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi dan komisaris beberapa perusahaan pelat merahnya. -

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merombak jajaran direksi dan komisaris beberapa perusahaan pelat merahnya untuk memperbaiki kinerja badan usaha milik daerah (BUMD). Mana saja perusahaan yang mengalami perombakan?

Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanaman Modal DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan memang tak semua BUMD yang akhirnya mendapat suntikan modal. Pasalnya, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagaimana membesarkan sebuah perusahaan. Namun, keputusan untuk memilih BUMD mana yang mendapat suntikan modal adalah kewenangan Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Dia menilai jika melalui penyertaan modal pemerintah (PMP)  tak lantas membuat kinerja perusahaan membaik, opsi lainnya yang direkomendasikan ialah perombakan direksi dan komisarisnya.

"Memang tidak semua BUMD dapat PMP. Tapi ada tindakan lain seperti perombakan direksi dan komisaris," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/1/2015).

Seperti pegawai negeri sipil (PNS) yang dievaluasi tiap tiga bulan sekali, kata Catur, begitu pula yang terjadi di perusahaan pelat merah Jakarta. Pihaknya terus memonitor kinerja 25 perusahaan dengan lini bisnis yang berbeda. Hal ini dilakukan, agar pembangunan dan pelayanan semakin baik.

"Kita pantau dan evaluasi terus karena sesuai arahan Pak Gubernur BUMD harus berkontribusi kepada pembangunan dan pelayanan," katanya.

Sebagai contoh, dia menyebutkan terdapat beberapa BUMD yang mengharuskan penggantian direksi dan komisaris untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Adapun, BUMD tersebut Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya dan PD PAL Jaya yang harus dirombak direksi serta komisarisnya.

"Yang terakhir ada perombakan itu di PD PAL Jaya. Untuk perusahaan lainnya kami masih evaluasi terus," tambahnya.

Dari delapan BUMD yang mengajukan usulan penambahan PMP, total usulan dana PMP dalam RABPD 2015 mencapai Rp10,75 triliun. Adapun perusahaan tersebut yakni, PT Mass Rapid Transit (MRT) mengajukan PMP paling besar, yakni Rp4,627 triliun, PT Transportasi Jakarta Rp2 triliun, PT Bank DKI Rp1,5 triliun, dan PD Pasar Jaya Rp1,080 triliun.

Selanjutnya, PT Jakarta Tourisindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol masing-masing mengajukan Rp500 miliar, PT Jakarta Propertindo Rp500 miliar dan PT PAL Jaya Rp50 miliar.

Sedangkan, dalam APBD 2015 alokasi susut menjadi Rp5,62 triliun. Angka ini dikucurkan kepada tahun ini adalah PT MRT senilai Rp4,62 triliun, PT Transjakarta senilai Rp500 miliar, dan PT Bank DKI senilai Rp500 miliar.

BACA JUGA:
Sistem Parkir Elektronik Jl. Sabang, Jakpus Besok Diresmikan

SPEKTRUM: Derita Pengendara Sepeda Motor




Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov dki bumd dki
Editor : Setyardi Widodo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top