Bisnis.com, Jakarta--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoret bantuan sosial untuk penataan permukiman kumuh melalui program kampung deret. Program tersebut dinilai masih menyisakan polemik soal aturan, sebab beberapa titik lokasi berada di tanah sengketa dan tanah negara.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan mencoba menggandeng pihak swasta untuk bisa mengembangkan kampung deret. Walau begitu, dia mengakui perlunya kajian khusus untuk merehabilitasi perkampungan kumuh.
"Seumpama tidak masuk dalam APBD, kami bisa bekerjasama dengan perusahaan melalui CSR-nya," katanya disela-sela kunjungannya di rumah susun sederhana milik (rusunami) Budha Tzu Chi, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2015).
Mantan Wali Kota Blitar ini berujar pihaknya belum bisa memproyeksikan untuk memasukkan hibah kampung deret dalam APBD-Perubahan.
Seperti yang diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi DKI sempat menemukan 90 rumah penerima bantuan sosial kampung deret justru berdiri di lahan milik Dinas Bina Marga. Belum lagi, ada 1.152 rumah yang terindikasi terbangun di lahan milik negara.
Pemprov DKI menggelontorkan dana untuk penataan rumah sebesar Rp54 juta untuk ukuran rumah maksimal 36 meter persegi.
