Bisnis.com, JAKARTA - Ahok kembali "mengarahkan telunjuk", menuding PLN melakukan kesalahan terkait pasokan listrik di rumah pompa.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kali ini menyalahkan PT PLN soal pemasangan gardu listrik untuk pompa air di Pasar Ikan, Jakarta Utara.
Ahok berujar, PLN memprotes kapasitas listrik yang diajukan pemerintah provinsi DKI untuk pompa Pasar Ikan.
"Dia bilang yang diajukan kecil. Saya enggak tahu mana kecil besar. Saya cuma tahu, rumah pompa Pasar Ikan, bukan orang listrik," kata Ahok di tanggul Kali Sunter, Kodamar, Kamis, 12 Februari 2015.
Ahok melanjutkan, tugas pemerintah DKI hanya mengajukan, soal besar kecil kapasitas listrik adalah tugas PLN.
"Kami ngajuin Anda pasang," kata Ahok.
Ahok juga mempertanyakan soal waktu pemasangan listrik. PLN mengatakan, pemasangan memakan waktu 80-100 hari. Padahal, "Kami sudah mengajukan November 2014 lalu," ujarnya.
Ahok menambahkan, penggunaan genset untuk pompa tersebut memakan biaya tak sedikit, bisa sampai Rp 45 juta per hari untuk bahan bakar solar.Pompa ini penting perannya untuk menyedot genangan air. Itu sebabnya, Ahok meminta PLN menjamin ketersediaan pasokan listrik untuk pompa air.
"PLN itu punya negara bukan punya negara lain. Bisa enggak sih jamin ada aliran listrik," ujarnya.
Apabila PLN menjamin aliran listrik untuk pompa air, maka dana untuk bahan bakar pompa bisa dialihkan untuk penanganan banjir yang lain, misalnya pembuatan bendungan dan menambah jumlah pompa. "Lebih baik duitnya bikin pompa yang baru daripada habis di solar," Ahok berujar.
Kisruh Ahok dengan PLN bermula dari banjir yang merendam kawasan Istana, Senin 9 Februari 2015 lalu.
Banjir itu, kata Ahok, akibat pompa Waduk Pluit tidak beroperasi karena listriknya dimatikan oleh PLN.
PLN berdalih memutuskan aliran listrik karena takut terjadi konsleting.
Ahok menilai alasan PLN tak masuk logika. Sebab, ia menemukan kawasan Pluit dan sekitarnya belum banjir kala itu.
"Logikanya gimana Pluit saja belum kerendam," kata Ahok.